TEMPO Interaktif, Jakarta:Ahmad Farhan Hamid, anggota DPR asal Aceh, mengaku optimistis Undang-Undang Pemerintahan di Aceh selesai sesuai rencana, Maret 2006. Sebab lebih dari 90 persen usulan DPRD Nanggroe Aceh Darussalam diterima pemerintah. Ia pun yakin pemilihan kepala daerah di Aceh bisa digelar April tahun depan. ”Paling-paling yang berubah bahasanya,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu di gedung MPR/DPR, Rabu (21/12). Namun Farhan menyatakan ada beberapa klausul yang kemungkinan akan alot dibahas di tingkat DPR. Salah satunya, lembaga-lembaga di Aceh bisa menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. "Itu hampir tidak masuk akal. Yang bisa menjadi anggota PBB itu nation, negara yang berdaulat," kata Farhan. Aktivis Forum Bersama Legislator Aceh lainnya, Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Partai Demokrat, berpendapat pembahasan di DPR bisa cepat jika pemerintah menyerahkan draf rancangan undang-undang setelah reses, yakni awal Januari. Apalagi, Forum Bersama pro aktif mempelajari RUU tersebut saat masih dibahas di Departemen Dalam Negeri."Waktunya memang terlihat mepet, tapi kami yakin bisa mengejarnya," ujar Riefky. Ia juga menyatakan, undang-undang pemerintahan di Aceh tidak boleh keluar dari jalur nota kesepahaman yang telah disepakati di Helsinki. Riefky dan Farhan menyatakan, masalah pemekaran propinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) berpotensi untuk mengganggu nota kesepahaman. "Waktunya belum tepat. Sejauh saya dengar, pihak GAM tidak memperbolehkan pemekaran ALA dan ABAS," ujar Farhan. Menurut Farhan, pemekaran itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan ditunda untuk sementara. "Kita selesaikan dulu undang-undangnya," katanya. Pramono