TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengkritisi rencana pemerintah yang akan melaksanakan program bela negara bagi warga Indonesia. Agus menilai, pelaksanaan program tersebut terlalu berlebihan apabila dibandingkan dengan badan keamanan negara yakni TNI dan Polri yang sampai saat ini masih memerlukan pembaharuan Alutsista.

"Padahal militer kita, TNI, Polri, masih membutuhkan alutsista dan peralatan yang modern. Menurut saya lebih bagus dikhususkan agar militer kita dibekali dengan peralatan yang modern yang jauh lebih baik daripada sekarang," kata Agus Hermanto di komplek Parlemen Senayan pada Selasa 13 Oktober 2015.

Menurut Agus, pelaksanaan pendidikan bela negara seperti wajib militer perlu dipertimbangkan secara matang apakah negara benar-benar membutuhkan pelaksanaan program tersebut. Terlebih terkait dengan anggaran, karena pelaksanaan bela negara juga membutuhkan anggaran yang besar.

"Masalah berkaitan tentang polemik bela negara yang juga disebut sebagai wajib militer itu kita jangan buru-buru kasih penilaian. Kita dengar dulu dari Pak Pak Luhut (Luhut Panjaitan). Kalau tujuannya baik terkait dengan patriotisme, tentu kita juga akan lihat masalah anggarannya," kata Politisi Demokrat ini.

Wacana tentang bela negara menjadi perbincangan setelah Menteri Pertahanan Ryamirzad Ryacudu mengutarakan pentingnya mengimplementasikan kewajiban bela negara bagi seluruh warga Indonesia. Pada 19 Oktober nanti Kementerian Pertahanan akan menyelenggarakan pembentukan kader pembina bela negara di 45 kabupaten dan kota secara serentak.

Selain itu pemerintah telah menargetkan sebanyak 100 juta warga Indonesia siap menjadi kader bela negara dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan.

DESTRIANITA K.