Suasana lahan yang terbakar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 30 September 2015. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional. ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan di bawah koordinasi yang baik. “Kami menangani api ini sudah sangat terkoordinasi dengan baik. Kami paham apa yang harus kami lakukan. Jadi, kalau ada komentar di luar bahwa operasinya tumpang-tindih, itu tidak benar,” kata Luhut di kantornya pada Senin, 12 Oktober 2015.
Tapi, Luhut mengakui, bencana asap yang ada di Sumatera dan Kalimantan merupakan sebuah pembelajaran. “Bahwa lahan gambut itu lahan yang betul-betul sulit diatasi. Lalu perusahaan-perusahaan sendiri tidak disiplin menerapkan aturan sehingga terjadi kebakaran yang sangat parah ini,” ujarnya.
Karena itu, Luhut menyatakan tidak bisa menentukan target penanganan asap ini selesai dalam dua minggu ke depan. “Saya tidak yakin dalam dua minggu akan bisa selesai, tapi akan berkurang secara signifikan. Saya masih berharap ada hujan deras yang bisa turun tiga-empat hari dalam dua minggu ke depan. Kalau itu belum ada, kami terus terang masih sangat hati-hati untuk timbulnya kembali api dari bawah karena lahan gambut.”
Kala ditanya soal bantuan yang diterima pemerintah dari beberapa negara, Luhut membantah bahwa pemerintah tidak mampu menangani persoalan asap dengan kemampuan yang ada di Indonesia. “Sebenarnya bukan tidak mampu, tapi kami ingin mempercepat prosesnya saja. Kemudian magnitude dari api ini memang besar. Selain itu, El Nino tidak kita bayangkan bisa mengakibatkan bencana asap sedemikian parah,” tutur Luhut.