TEMPO.CO , Semarang: Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah mencatat sudah ada 2.000 pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan PHK itu terjadi sejak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“2.000 korban PHK itu yang melapor ke Apindo,” kata Frans Kongi kepada Tempo di Semarang, Kamis, 8 Oktober 2015.
Frans menengarai jumlah pekerja/buruh yang di-PHK lebih dari 2.000 orang. Sebab, menurut Frans, bisa jadi ada banyak perusahaan yang kinerjanya melambat dan melakukan PHK tapi mereka tidak melapor ke Apindo.
Frans enggan menyebut apa saja perusahaan yang rugi sehingga harus melakukan PHK itu. Ia hanya menyebut perusahaan yang melakukan PHK itu ada di Semarang, Boyolali, dan Karanganyar. Perusahaan itu rata-rata bergerak di bidang tekstil dan baja.
Selain itu, Frans menambahkan, ada juga perusahaan yang harus tutup akibat ekonomi yang melambat. “Ada 4 perusahaan yang tutup,” kata Frans.
Menurut dia, ekonomi Indonesia saat ini masih sangat melambat. Rangsangan kebijakan yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum mampu menolong.
Di sisi lain, saat ini Apindo juga masih melakukan upaya penekanan usulan upah minimum kabupaten/kota yang diajukan pemerintah kabupaten/kota ke Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Frans memdesak agar UMK 2016 kenaikannya tak lebih dari 5 persen.
Kalangan buruh kecewa atas nominal usulan upah minimum kabupaten/kota 2016 yang diusulkan pemerintahan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Wilayah Jawa Tengah Eko Suyono menyatakan kenaikan upah 2016 dari kabupaten/kota sangat minim. “Upah buruh 2016 akan sangat terpuruk. Rata-rata, kenaikan upah 2016 hanya di bawah 10 persen,” kata Eko.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah
6 jam lalu
PJ Gubernur Bangka Belitung menyebut sekitar seribu pekerja di lima smelter yang terkait korupsi timah terkena PHK
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024
8 hari lalu
Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.
Baca SelengkapnyaApindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha
8 hari lalu
Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaNilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
9 hari lalu
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin
9 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk membentuk tim ihwal penggarapan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Baca SelengkapnyaKisruh Google Lakukan PHK yang Diprotes Tentang Kerjasama yang Dukung Israel, Pekerja Buka Suara
9 hari lalu
Salah satu karyawan Google pun buka suara terkait PHK yang dilakukan Google terhadap 28 karyawan.
Baca SelengkapnyaPerusahaan Lakukan PHK Karyawan, Simak Ketentuan Hak dan Kewajiban yang Harus Ditaati
9 hari lalu
Perusahaan yang melakukan PHK perlu memperhatikan beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajibannya terhadap karyawan.
Baca SelengkapnyaGoogle Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya
12 hari lalu
Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.
Baca SelengkapnyaAlasan Tesla, Google, dan Amazon Kembali PHK Karyawan
12 hari lalu
Raksasa teknologi Tesla, Google, dan Amazon melakukan PHK karyawan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaKurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi
18 hari lalu
Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.
Baca Selengkapnya