23 Ribu KK di Kota Solo Didaftar Sebagai Penerima SLT Tahap Dua

Reporter

Editor

Jumat, 16 Desember 2005 10:33 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Sebanyak 23.100 kepala keluarga (KK) di Kota Solo masuk dalam data susulan keluarga miskin untuk mendapatkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Rp 100 ribu tahap ke dua. Dari jumlah itu Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Solo, Kartono, hanya 59 persen yang memenuhi persyaratan kategori keluarga miskin. Ia mengakui warga yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima Sumbangan Langsung Tunai (SLT) sangat tinggi. "Data di UPMP (Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan), dari 30 ribu blanko data penduduk miskin ternyata seluruhnya habis," ungkapnya, Jum'at (16/12).Pada tahap pertama lalu, tercatat sebanyak 22.219 KK miskin memperoleh SLT. Namun waktu itu, diakui Kartono, banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan haknya. Sebaliknya, ada penduduk yang tidak masuk dalam kategori miskin justru mendapatkan SLT. Untuk mengurangi human error tersebut, BPS sejak awal pendataan susulan mengikutsertakan pihak kelurahan dan RT setempat secara aktif. Pada pendataan susulan kali ini, BPS Solo juga telah membuat kesepakatan dengan kelurahan dan kecamatan yaitu bagi pemegang kartu kompensasi BBM (KKB) yang memiliki sepeda motor akan dilakukan verifikasi ulang. Sebab dari 22.219 KK miskin yang mendapatkan KKB pada tahap pertama, sebanyak 1.885 ternyata memiliki sepeda motor. Anas Syahirul

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya