TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerhati masalah administrasi kependudukan yang juga mantan Kepala Sub Direktorat di Departemen Dalam Negeri, T.M. Pardede, bersama Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia dan Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia siang ini, Kamis (15/12), pukul 14.00 WIB akan mengadukan masalah kenaikan harga blanko Kartu Tanda Penduduk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Menurut informasi, kami akan diterima Pak Erry Ryana Hardjapamekas,"ujarnya.Dalam surat Mendagri yang diterbitkan pada 9 November lalu, harga blanko admnistrasi kependudukan termasuk KTP, naik antara 27 persen sampai 67 persen. Blanko KTP misalnya, yang awalnya Rp 950 per lembar naik menjadi Rp 1.500. "Dengan harga lama saja, sebenarnya sudah untuk banyak. Harga dasar KTP per lembar cuma Rp 700,"kata Pardede.Wakil Ketua Persatuan Ditributor Dokumen Sekuriti Indonesia, Andreas Lumanto, menyampaikan bantahan kalau mempersoalkan masalah harga. "Yang kami persoalkan dalam masalah ini, Mendagri tidak memakai perusahaan distributor lagi untuk menyalurkan blanko-blanko itu. Padahal sebelum surat itu terbit, pihaknya selalu dilibatkan dalam proyek ini,"ujarnya. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Abdul Rasyid Saleh, hari ini berjanji akan memberikan keterangan pers masalah itu. Raden Rachmadi