Tak Cairkan Dana Desa, Kepala Desa di Klaten Dicopot  

Reporter

Selasa, 29 September 2015 16:24 WIB

Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Klaten - Bupati Klaten Sunarna memberhentikan Kepala Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Joko Prasetyo. “Surat pemberhentiannya sudah saya tanda tangani tadi pagi. Dia (Joko) sudah tidak berniat memimpin masyarakatnya,” ucap Sunarna saat ditemui Tempo pada Selasa siang, 29 September 2015.

Pundungan dan Juwiring adalah dua desa di Klaten yang belum mencairkan dana desa termin pertama. Padahal 389 desa lain sudah sibuk menyiapkan syarat-syarat untuk mencairkan dana desa termin kedua. Camat Juwiring Triyanto mengatakan Desa Juwiring kini mulai menyiapkan syarat pencairan dana desa tahap pertama.

“Kalau Desa Pundungan, belum jelas nasibnya. Sebab, kepala desanya tidak pernah ke kantor,” ujar Triyanto saat dihubungi Tempo. Kepala Urusan Keuangan Desa Pundungan Trisnawati menuturkan Joko tidak pernah masuk kantor sejak enam bulan lalu. “Kabar yang beredar, kades beserta istri dan tiga anaknya ke Kalimantan,” kata Trisnawati di kantornya pada Selasa pagi.

Trisnawati berujar, alpanya Joko menyebabkan Pemerintah Desa Pundungan tidak bisa menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Padahal dokumen-dokumen itu menjadi syarat untuk mengajukan dana desa.

Selain menyebabkan dana desa tidak dapat terserap, ucap Trisnawati, kepergian Joko menyebabkan para perangkat desa belum digaji selama enam bulan. Pasalnya, pencairan gaji para perangkat membutuhkan tanda tangan kepala desa.

Kepala Dusun, II Desa Pundungan, Welas Supriyadi, menuturkan kepergian kades Joko merupakan buntut dari ketidakharmonisannya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pundungan. “Ketidakharmonisan itu terjadi sejak kades menjabat pada 2013,” kata Welas di kantornya.

Menurut Triyanto, Joko sudah diperiksa Inspektorat Kabupaten Klaten sejak Agustus lalu berkat laporan dari (BPD) Pundungan. “Kinerja Joko terus menuai sorotan masyarakat. Salah satunya soal keputusannya membongkar gedung TK tanpa berkoordinasi dengan BPD,” ucap Triyanto.

Setelah mencopot Joko, Bupati Klaten Sunarna segera menunjuk pejabat sementara (PJ) Kepala Desa Pundungan untuk menggantikan Joko. Dia berharap PJ Kades Pundungan dari PNS itu sudah terpilih pada pekan ini. “Jadi pekan depan sudah bisa menyusun APBDes dibantu Bagian Tata Pemerintahan Klaten, Camat Juwiring, dan Inspektorat Kabupaten Klaten. Jadi dana desa bisa lekas dicairkan,” kata Sunarna.

DINDA LEO LISTY




Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

27 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

28 Februari 2024

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

8 Februari 2024

Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya