TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo, melalui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, meminta agar Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti mengusut pelaku pembunuhan aktivis penolak tambang di Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah menyayangkan terjadinya kasus tersebut. ‎

"Tapi cukup ditangani kepolisian resor setempat," kata Teten di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 September 2015. ‎Pemerintah, kata dia, selalu memantau perkembangan kasus tersebut, apalagi saat ini juga sudah ditetapkan beberapa tersangka. ‎

Untuk mencegah konflik serupa tak terulang, pemerintah akan membuat sebuah petunjuk agar penyelesaian konflik lahan bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Apalagi, menurut dia, konflik agraria layaknya gunung es karena terjadi sejak puluhan ‎tahun lalu. ‎

Berita terbaru Salim Kancil

Menurut Teten, umumnya konflik agraris berawal ketika ada ‎petani yang sudah lama menduduki lahan meminta penguasaan. Setelah itu, ada pihak bisnis yang mau mengambil lahan itu.

Upaya lain adalah melakukan pembagian kembali atau redistribusi lahan. Presiden, menurut dia, sudah menjanjikan lahan untuk diredistribusi seluas 9 juta hektare. "Lahan itu termasuk tanah-tanah di wilayah konflik," ujarnya.

Sebelumnya, dua warga Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, menjadi korban penganiayaan, Sabtu, 26 September 2015. Aksi kekerasan ini menyebabkan satu korban tewas dan satu orang kritis. Korban tewas adalah Salim, 52 tahun, warga Dusun Krajan II.

Sedangkan korban kritis adalah Tosan, 51 tahun, warga Dusun Persil. Dua korban kekerasan ini dikenal sebagai warga penolak tambang pasir di pesisir Pantai Watu Pecak. Keduanya dihajar di tempat terpisah berjarak 3 kilometer.‎

FAIZ NASHRILLAH‎

Baca juga:
Ini Duit yang Dipakai Setya Novanto Cs & Ahok: Siapa Boros?
Salim Kancil Disetrum, Lalu…: Ini Sederet Keanehan di Balik Tragedi