TEMPO.CO, Bandung - Proyeksi pendapatan daerah di Jawa Barat setahun ini diturunkan Rp 436 miliar. “Ada revisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari total Rp 15,851 triliun jadi Rp 15,415 triliun, turun RP 436 miliar,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Deny Juanda Puradimaja di sela penyerahan dokumen Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Perubahan 2015 di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, Jumat, 4 September 2015.

Deny mengatakan, kendati pendapatan turun, volume proyeksi APBD setahun digabungkan dengan Anggaran Perubahan yang akan masuk tahap pembahasan, diproyeksikan tetap naik. “Volume keseluruhan Rp 28,5 triiun,” kata dia.

Pada APBD 2015 murni, volumenya tercatat Rp 25,3 triliun. Kenaikan volume anggaran setahunan ini akibat penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari anggaran tahun lalu hasil audit BPK Rp 4,5 triliun. “Dari Rp 4,5 triliun Silpa, Rp 1,4 triliun sudah digunakan dalam APBD murni,” kata dia.

Menurut Deny, selain pendapatan turun, ada sejumlah anggaran yang akan digeser karena tidak bisa digunakan. Diantaranya, dana hibah yang tidak bisa disalurkan akibat berlakunya Undang-Undang 23/2014 yang melarang hibah ditujukan pada kelompok masyarakat yang tidak berbadan hukum. “Nilainya Rp 264 miliar,” kata dia.

Deny mengatakan, sepekan ini sejumlah pergeseran anggaran akan dibahas untuk menyusun rancangan APBD Perubahan 2015. “Nanti kami akan dapat hitungan nett-nya di penetapan APBD (Perubahan),” kata dia.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat Dadang Suharto mengatakan, dari berbagai jenis pendapatan asli daerah, proyeksi pendapatan yang anjlok adalah pajak Bea Balik Nama (BBN) untuk kendaraan baru. Pendapatan provinsi itu berasal dari pajak kendaraan bermotor termasuk BBN, pajak bagi hasil cukai rokok, pajak BBM, pajak air, serta retribusi lainya.

Dadang mengatakan, pemicunya adalah anjloknya pembelian kendaraan baru. “Penurunan terjadi secara nasional bukan hanya di Jawa Barat. Penurunan itu karena kondisi makro ekonomi dan fluktuasi dolar yang berpengaruh pada daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan baru,” kata dia di Bandung, Jumat, 4 September 2015.

Menurut Dadang, Gaikindo misalnya memangkas kuota penjualan mobil baru tahun ini dari 1,2 juta kendaraan menjadi 950 ribu hingga 1 juta kendaraan. Realisasi pendapatan pajak BBN kendaraan baru di Jawa Barat pada Semester I hanya tercapai 45,13 persen. "Mestinya pada semester pertama minimal sudah 50 persen. Tapi ini masih cukup baik, walaupun ada penurunan,” kata dia.

Pos pendapatan lainnya mayoritas naik kecuali Pajak BBM karena turunnya harga bahan bakar bersubsidi. “Harga solar dan premium bersubsidi waktu penetapan APBD pada November 2014 premium misalnyamasih Rp 8.500 per liter, di perjalanan harganya turun,” kata Dadang.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dokumen KU PPAS ini akan menjadi bahan rujukanpembahasan Rancangan APBD 2015 bersama anggota Dewan. Dia mengakui, jadwal penyerahan dokumen itu terlambat. “Memang lambat, tapi yang penting Anggaran Perubahan tidak terlambat. Targetnya 15 September ini sudah ketok. Dari KU PPAS ini tinggal dipindahkan lebih rinci pada RAPBD Perubahan, pembahasannya lebih ringan,” kata dia, Jumat, 4 September 2015.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, penetapan APBD Perubahan tahun ini maju sebulan dibandingkan tahun lalu yang dikteok pada bulan Oktober 2014. Dia optimis, serapan anggaran bisa lebih baik. “Serapan bisa lebih besar, dan capaianya lebih teliti dan tepat sasaran,” kata dia.

AHMAD FIKRI