JK: Mutasi Buwas Didasarkan Profesionalisme, Bukan Politis

Reporter

Jumat, 4 September 2015 13:44 WIB

Komjen Polisi Budi Waseso. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemindahan Komisaris Jenderal Budi Waseso ke Kepala Badan Narkotika Nasional didasari atas penilaian profesionalisme. Dia membantah pergantian jabatan itu disebabkan adanya unsur politis.

"Unsur politis bagaimana? Itu berdasarkan penilaian profesionalisme," kata Kalla di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 4 September 2015. "Pergantian itu kan biasa. Siapa pun bisa dimutasi."

Menurut dia, pergantian tersebut dilakukan karena hasil sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) menilai kinerja Budi sangat baik selama menjabat sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri. Budi dianggap progresif dalam menyidik kasus-kasus korupsi dan tindak pidana umum lainnya yang selama ini menjadi sorotan.

Ditambah pemerintah saat ini sedang menerapkan status darurat terhadap narkoba. Artinya, jika Budi ditempatkan di Badan Narkotika Nasional, diharapkan bisa membantu pemerintah lebih progresif dalam pemberantasan narkoba.

Dia berharap setelah mutasi ini, keduanya dapat bekerja secara maksimal.

Pergantian posisi Kepala Bareskrim dipastikan terjadi Kamis malam berdasarkan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri dengan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Kepala Bareskrim sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Waseso, didapuk sebagai Kepala BNN menggantikan posisi Anang Iskandar. Anang menempati posisi lama Budi.

REZA ADITY

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya