Jimly Asshidique, selaku Wakil Ketua Tim 9, berjalan keluar usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di Jakarta, 3 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta:Makassar - - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Assiddiqie tidak termasuk dalam daftar delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hasil penjaringan Panitia Seleksi. Namun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan tidak kecewa, serta tidak mempermasalahkan hasil penjaringan yang diumumkan Selasa lalu.
"Tidak apa. Justru keluarga saya juga senang kok, saya tidak lolos. Karena mereka takut akan terjadi apa-apa di kemudian hari jika saya jadi pimpinan KPK," kata Jimly di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 2 September 2015.
Apa yang dikatakan Jimly merujuk pada sejumlah upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK sebelumnya. Dia mencontohkan, mantan Ketua KPK Abraham Samad yang dijadikan tersangka di tengah upayanya memerangi koruptor. Keluarga khawatir hal yang sama menimpa Jimly di kemudian hari.
Diketahui, Pansel Pimpinan KPK memilih delapan calon berdasarkan sejumlah pertimbangan, termasuk masukan soal rekam jejak kandidat dari PPATK, Kepolisian, serta ICW.
Jimly menganggap hasil seleksi merupakan pilihan terbaik. Lagipula, dia juga mengaku bukan orang yang benar-benar bersih. "Soal jabatan tidak usah dijadikan cita-cita. Apa yang dipercayakan, ya kita jalani." Yang paling penting, menurutnya, para calon harus menjalankan amanat sebaik mungkin jika ke depan sudah terpilih.
Jimly menyampaikan uneg-unegnya soal seleksi KPK di tengah sosialisasi DKPP. Dia menjawab pertanyaan salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Soppeng, Marwis. Marwis menyayangkan Jimly tersisih dari daftar, mengingat rekam jejaknya yang dianggap cukup berintegritas.
"Padahal kalau melihat pengalamannya di bidang hukum, bapak sudang sangat layak. Pernah menjadi Ketua MK dan sekarang Ketua DKPP," kata dia.
Meski sempat menjawab, Jimly tidak ingin masalah itu ditanggapi berlebihan. Sebab saat ini dia lebih tertarik menjalankan tugasnya, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah seretak. "Kan kita mengikuti seleksi Capim KPK karena diminta Presiden untuk memperbaiki institusi itu," ujarnya.
