DPR Siap Proses 8 Capim KPK Pilihan Jokowi

Rabu, 2 September 2015 20:41 WIB

Lima Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru terpilih yakni (kiri-kanan) Setya Novanto, Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah diambil sumpah di depan Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali (kanan) dalam Sidang Paripurna ke-2 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyerahkan delapan nama calon kepada Presiden Joko Widodo.

Kabar penyerahan tersebut juga telah diketahui DPR di tengah sidang paripurna dengan agenda laporan Badan Usaha Rumah Tangga (BURT).

"Kami menunggu surat dari Presiden untuk diserahkan kepada DPR. Biasanya nanti surat-surat masuk dari Presiden nanti disampaikan dalam paripurna DPR kemudian dari surat-surat masuk itu disampaikan pada komisi terkait, dalam hal ini adalah Komisi III," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, saat ditemui di Gedung Nusantara III, Rabu, 2 September 2015.

DPR mengapresiasi kinerja Panitia Seleksi yang telah menyelenggarakan proses seleksinya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Taufik menilai masyarakat dapat secara langsung melihat bagaimana sosok para calon pemimpin KPK melalui pemberitaan media.

Sampai saat ini, kata Taufik, DPR belum menerima surat resmi dari Presiden Joko Widodo. Karena itu, Taufik berharap Presiden Jokowi dapat segera menyerahkan surat resmi menyusul ditetapkannya delapan nama calon yang direkomendasikan oleh Tim Panitia Seleksi.

Anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu, mengaku tak memiliki unggulan untuk calon pimpinan KPK. "Karena yang delapan itu jagoan semua lho. Oke-oke semua jagonya. Ya kalau ada yang diduga bermasalah kan nanti akan kami dalami," katanya.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

4 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

13 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

13 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

15 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

16 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

18 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya