TEMPO.CO, Kediri - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menjamin akan mengendalikan NU agar tidak terseret politik praktis. Pernyataan ini disampaikan Said menyusul berbagai kritikan atas banyaknya pengurus partai di PBNU.
Said mengatakan kekhawatiran tersebut semestinya tidak perlu terjadi. Menurut dia, tudingan bahwa PBNU telah dikuasai oleh Partai Kebangkitan Bangsa adalah tidak berdasar. Pasalnya, karena hanya ada satu orang pengurus PKB yang menjadi pengurus PBNU.
“Siapa orang PKB yang dimaksud, (Helmy) Faisal kan sudah mengundurkan diri (dari DPP PKB),” kata Said kepada Tempo di kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri, Selasa, 1 September 2015.
Sejak dilantik menjadi Sekretaris Jenderal PBNU periode 2015-2020, Helmy Faisal Zaini langsung mengundurkan diri dari jabatan DPP PKB. Namun pengunduran diri itu tidak dilakukan pada jabatannya sebagai anggota DPR.
Menurut Said, pengurus PBNU lainnya mewakili berbagai partai politik seperti Slamet Effendi Yusuf, Nusron Wahid dari Partai Golkar, serta perwakilan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. “Saya mampu mengendalikan kepengurusan PB dan tak akan terseret ke politik praktis. Saya bertanggung jawab,” tegasnya berulang kali.
Said juga menganggap seluruh persoalan pasca-Muktamar NU di Jombang Agustus lalu sudah selesai dan tak ada lagi yang perlu diributkan. Bahkan jika masih ada pihak yang mempersoalkan hasil Muktamar Jombang itu, Said mengaku tak akan mau tahu. “Bukan urusan saya,” katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, menilai ada upaya parpolisasi di PBNU dengan masuknya sejumlah orang partai di kepengurusan PBNU. Menurut dia hal ini sangat membahayakan NU di masa mendatang. “Ada parpolisasi di PBNU,” kata Romahurmuzy saat bertandang ke kantor PWNU Jawa Tengah, Senin, 31 Agustus 2015.
Kedatangan Romy-panggilan akrab Romahurmuziy-untuk membahas ihwal kepengurusan baru PBNU yang didominasi kader pengurus partai tertentu. Romi menilai banyak yang kecewa akibat pelaksanaan Muktamar NU di Jombang kemarin, di mana para nahdliyin berharap organisasi ini memegang prinsip khitah dan jauh dari kepentingan politik praktis.
