Di Rapat DPP Demokrat, SBY Komentari Kemerosotan Ekonomi  

Reporter

Jumat, 28 Agustus 2015 21:12 WIB

susilo bambang yudhoyono

TEMPO.CO, Cianjur – Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan perekonomian nasional saat ini tengah menghadapi persoalan. Hal tersebut diungkapkan SBY dalam sambutan pada acara Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Hotel Yasmin, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat, 28 Agustus 2015.



“Saudara-saudara, dengan jujur dan obyektif kita harus mengakui bahwa ekonomi kita telah mengalami persoalan. Ekonomi kita, baik makro maupun mikro, baik keuangan maupun sektor rill, menghadapi tekanan yang cukup berat,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat ini.

SBY juga menjelaskan, lebih khusus permasalahan yang dihadapi bangsa ini, salah satunya, adalah pertumbuhan ekonomi melambat atau menurun. “Mengapa ekonomi kita melambat atau menurun? Ada sejumlah faktor yang menyebabkan. Pertama, konsumsi rumah tangga, pembelian masyarakat atas barang dan jasa itu menurun karena daya beli masyarakat juga menurun,” ucapnya.

Selain itu, dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi menurun karena investasi di banyak sektor terhenti. Ekspor juga nilainya menurun. Menurut dia, mungkin semua komoditas volumenya tetap ada yang baik tapi ada yang turun. “Sejumlah komoditas harganya jatuh. Misal minyak bumi, kelapa sawit, batu bara, dan karet,” katanya.

Pembelanjaan pemerintah, karena satu dan lainnya, termasuk realisasi APBN, juga tidak optimal. Itulah faktor penyebab ekonomi menurun sekarang di bawah 5 persen, baik pada kuartal I maupun II 2015.

Pertumbuhan yang menurun, harga barang dan jasa membubung, harga bahan pokok yang diperlukan oleh rakyat dalam kegiatan sehari-hari juga mengalami peningkatan. Sebagiannya tajam, tentu hal ini menimbulkan kesulitan bagi kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. “Mulai terjadi gelombang PHK. Tentu menambah angka pengangguran dan meningkatkan kemiskinan baru,” katanya.

Akibatnya, ucap SBY, pajak yang dibayarkan kepada negara juga menurun sehingga penerimaan negara dari sektor pajak pun menurun. Adapun faktor lain, yakni nilai tukar rupiah, tergerus cukup tajam sehingga memukul pemerintah karena ada kewajiban yang berkaitan dengan transaksi keuangan komitmen dolar.

”Begitu nilai tukar rupiah anjlok, beban meningkat. Pelaku usaha terpukul, mereka melakukan pinjaman dalam bentuk dolar namun menjualnya dalam rupiah. Tentu merugikan mereka dan sebagian masyarakat,” ujarnya.

DEDEN ABDUL AZIZ




Advertising
Advertising

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

6 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

8 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

10 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

35 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

36 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

41 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

43 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

44 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

45 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

45 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya