TEMPO.CO, Bangkalan- Maraknya kepala desa di Pulau Madura yang terlibat kasus penyelewengan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin), diduga disebabkan salah satunya oleh mahalnya biaya pemilihan kepala desa.
"Biaya pilkades mahal mas, dari mana mereka mau kembalikan dana yang dihabiskan saat pemilihan," kata Kepala Bulog Divre Madura Kurniawan, di Bangkalan, Rabu, 26 Agustus 2015.
Kasus terbaru dugaan penyelewengan penyaluran raskin diungkap Kepolisian Resor Pamekasan. Jumat lalu, polisi mengamankan sebuah truk bermuatan sebanyak 3,7 ton raskin. Kemasan raskin itu telah diganti menggunakan kemasan sak pakan ayam ukuran 50 kilogram.
Soal kasus itu, Kurniawan mengaku tak habis pikir karena pada petang harinya, Bulog Pamekasan mengirim beras itu ke rumah Kepala Desa Bujur Timur. Namun dalam waktu singkat sudah berubah kemasan. "Ya, kami yang kirim beras itu dengan dikawal polisi," tutur dia.
Kurniawan mengaku bingung harus menggunakan cara apalagi untuk mencegah penggelapan raskin. Pola distribusi yang berlaku saat ini, kata dia, tidak bisa diubah karena sudah sesuai aturan. Tugas Bulog hanya mengantar raskin sampai titik distribusi yakni di rumah kepala desa. "Sementara dari titik distribusi ke titik bagi yaitu warga, itu tugas kepala desa."
Sementara itu, Taufik Rahman, warga Kolpajung, Kota Pamekasan, meminta pengawalan distribusi raskin oleh polisi tidak hanya sampai kepala desa, tapi juga sampai ke rumah warga.
Jika cara ini dilakukan, Taufik yakin bisa menekan penyelewengan raskin. "Polsek bisa ditugasi mengawasi distribusi raskin oleh kepala desa," pungkasnya.
