TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan temuan yang diperoleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama semester I tahun 2015 diketahui bahwa tindak pidana korupsi paling banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah.
"Paling banyak PNS Pemkot dengan kasus pengadaan barang dan jasa," ujar Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Selasa, 18 Agustus 2015, seperti dilaporkan oleh Diah Harni Saputri untuk Tempo.
Fenomena itu, kata Emerson, sering terjadi karena tindak korupsi pengadaan barang dan jasa adalah hal yang paling mudah dilakukan. Sebab, hampir setiap saat pengadaan barang dan jasa dilakukan.
Dari pantauan yang dilakukan sejak Januari-Juni 2015, sebanyak 104 terdakwa berasal dari kategori pegawai daerah, sedangkan sembilan terdakwa lain dari kategori anggota DPR, 75 terdakwa dari pegawai swasta, dan satu terdakwa berasal dari profesi jaksa.
Temuan itu, kata Emerson, tidak berbeda jauh dengan temuan semester I tahun 2014. Pada periode itu, terdapat 101 terdakwa dengan kategori pejabat daerah, 51 terdakwa dari swasta, serta 12 terdakwa berasal dari anggota DPR/DPRD.
Menurut Emerson, tindak korupsi yang dilakukan pejabat daerah itu paling banyak terjadi di daerah yang sumber daya alamnya kurang. Sebab, dengan kurangnya SDA, rencana pengadaan barang dan jasa pasti akan dilakukan.
"Sebenarnya, hampir di tiap daerah ada pejabat yang korupsi. Tapi paling dominan pejabat daerah yang ada di Jawa," kata Emerson.
Berita terkait
Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo
2 jam lalu
ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.
Baca Selengkapnya61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal
8 jam lalu
Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024
9 jam lalu
ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.
Baca SelengkapnyaPeneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan
12 jam lalu
Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
15 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
25 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
28 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
29 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaAwal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
33 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Baca SelengkapnyaWacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
33 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.
Baca Selengkapnya