Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kiri) usai melantik Lima Menteri baru dan Sekretaris Kabinet di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi melantik ekonom Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ini dikenal sebagai tokoh senior, ekonom, sekaligus birokrat yang sarat pengalaman.
Nama Darmin sejak awal disebut-sebut bakal masuk Kabinet Kerja. Ia bahkan sudah pernah bertemu Presiden Jokowi pada akhir Juli lalu. Namun pertemuan dengan Presiden di Istana waktu itu dibantah Darmin membahas pergantian kabinet. "Hanya diminta saran soal ekonomi," kata Darmin. Sedangkan Kuntoro diduga belum memberikan respons atas tawaran Presiden.
Waktu itu nama Darmin masih disandingkan dengan Kuntoro Mangkusubroto untuk menggantikan Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Dari sekian banyak keunggulan Darmin dibanding Kuntoro, menurut Kepala Ekonom BCA David Sumual, Darmin dianggap kurang bisa berkompromi. Selain itu, pria kelahiran Tapanuli, 21 Desember 1948 itu belum pernah berkarier di kementerian teknis.
Menurut Sumual, pengalaman Darmin mengelola ekonomi makro diakui banyak pihak. "Memiliki latar belakang ekonomi makro yang kuat. Pengalamannya di Kementerian Keuangan dan BI membuat Darmin lebih dikenal pasar," ujar David.
Berikut beberapa prestasi Darmin Nasution:
Sewaktu masih menjabat Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu bekerja sama dengan Boediono menjadi konseptor berdirinya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan.
Modernisasi administrasi dan reformasi kebijakan pajak yang menghasilkan peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sebagai Dirjen Pajak Darmin membuat gebrakan pemberian sunset policy dimanfaatkan jutaan Wajib Pajak (WP) dan membuat masyarakat memiliki NPWP baru.
Tahun 2007 Darmin berani mengungkap satu triliun lebih penyelewengan pajak Asian Agri Group.
Tahun 2007, aparatnya berhasil mengungkap tunggakan pajak Karaha Bodas sebesar 30 miliar dan US$ 254 juta sejak 1995.
Jumlah pembayar pajak pada 2009 secara meyakinkan naik menjadi 14 juta orang. Jauh dibanding tahun 2008 yang hanya 10,6 juta pembayar pajak. Bahkan tahun 2006, saat baru menjabat Dirjen Pajak, hanya 3,5 juta.
Realisasi penerimaan pajak juga PPh Migas tahun 2008 mencapai Rp 566,2 triliun. Atau dengan kata lain terjadi surplus penerimaan sekitar Rp 31,7 triliun di atas target APBN Perubahan 2008
Nama: Darmin Nasution
Kelahiran Tapanuli, 21 Desember 1948 Istri: Salsia Ulfa Sahabi Manoppo, dengan dua anak
Pendidikan: 1. Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1976) 2. Doktor dari Universitas Paris I, Sorbonne, Prancis (1985)
Karier: 1987-1989: Wakil Kepala Bidang Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE UI 1989-1993: Kepala Bidang Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE UI 1998-2000: Asmenko I Wasbangpan sekaligus Ketua Komite Kebijakan dan Rekapitalisasi Perbankan serta penyelesaian BLBI 2000-2005: Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan 2005-2006: Kepala Badan Pengawas Pasar Modal 2006-2009: Direktur Jenderal Pajak 2009-2013: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2010-2013: Gubernur Bank Indonesia
