3 Rekomendasi Politik Din Syamsuddin untuk Muhammadiyah  

Reporter

Rabu, 5 Agustus 2015 16:07 WIB

Din Syamsuddin. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Dua hari jelang pergantian kepengurusan, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menitipkan tiga rekomendasi untuk kebijakan politik kepada para peserta Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Din berharap usulan itu dibahas oleh para peserta pada rangkaian sidang sembari menunggu hasil penghitungan suara pemilihan formatur, Kamis besok.

“Ada tarikan kuat kepada Muhammadiyah untuk mendukung partai politik. Ini mengurangi penerapan khitah Makassar. Karena itu saya mengajukan tiga opsi agar Muhamammadiyah meneguhkan jati dirinya,” kata Din pada konferensi pers di arena muktamar, kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu, 5 Agustus 2015. Khitah yang dimaksud adalah hasil keputusan Muktamar ke-38 di Makassar, yang menegaskan bahwa Muhammadiyah bersikap netral, tidak terlibat aktif serta tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

Din menyebutkan, tiga rekomendasi politik sudah diucapkan pada pidato iftitah, sebagai rangkaian awal muktamar, Senin malam lalu. Dari tiga opsi, yang pertama adalah menekankan bahwa Muhammadiyah tetap pada jati diri kulturalnya. Yakni mengembangkan politik moral dan tidak aktif pada kegiatan politik praktis, seperti khitah 44 tahun lalu.

Pilihan kedua, Din melanjutkan, Muhammadiyah tetap pada gerakan kultural untuk dakwah pencerahan. Adapun aspirasi politik 35 juta warga Muhammadiyah disalurkan dengan mendirikan amal usaha berupa partai politik di luar ormas. “Atau membina hubungan dengan partai politik lain, yang harus ditegaskan bahwa harus mengikuti Muhammadiyah. Baik menentukan pimpinan atau calon pada pemilu,” ujarnya.

Pilihan terakhir yang diusulkan Din adalah Muhammadiyah tetap pada gerakannya selama ini, serta menyikapi politik secara rasional. Bentuknya dengan membuat perjanjian dengan partai politik tertentu secara ad hoc. Setiap daerah bisa dibebaskan menentukan mitra, dengan konsekuensi partai bersangkutan mesti memperjuangkan nilai kemuhammadiyahan.

Menurut Din, muktamar di Makassar sebagai tempat lahir khitah 1971 sangat tepat untuk menegaskan sikap politik Muhammadiyah. Sebab itu disebut sesuai dengan salah satu slogan muktamar kali ini, yakni “Dari Makassar ke Makassar”.

Adapun bentuk rekomendasi, bisa dilanjutkan dengan menerbitkan khitah baru ataupun berbentuk rekomendasi. “Yang jelas, selesai muktamar di Makassar, jangan lagi ada kesangsian dalam menyikapi pandangan politik.” Dia juga memastikan bahwa Muhammadiyah tetap pada tujuannya sebagai gerakan pencerahan di bidang dakwah untuk umat.

AAN PRANATA

Berita terkait

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

1 menit lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

5 jam lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

15 jam lalu

PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

15 jam lalu

Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat mematuhi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama tak diperbolehkan.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

18 jam lalu

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

5 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

6 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

7 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

8 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya