Diincar Kejaksaan, Wakil Wali Kota Cimahi Janji Kooperatif  

Reporter

Selasa, 4 Agustus 2015 20:37 WIB

Bupati Sumedang Non Aktif, Ade Irawan, mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum pada sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, 27 Juli 2015. Ade Irawan terjerat kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di DPRD Kota Cimahi tahun 2011. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Bandung - Bupati nonaktif Sumedang Ade Irawan, yang menjadi terdakwa dugaan korupsi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, buka mulut. Ia mengungkapkan ihwal keterlibatan Wakil Wali Kota Cimahi Sudiarto dalam kasusnya. Sudiarto dituding turut menikmati uang hasil dugaan korupsi sebesar Rp 744 juta.

Tudingan tersebut diutarakan Ade saat pembacaan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa, 4 Agustus 2015. Menanggapi hal tersebut, Sudiarto mengatakan, tudingan itu merupakan hak Ade. Ia mengaku siap diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat apabila dirinya dianggap terlibat.

"Itu, kan, hak beliau (Ade) untuk menyampaikan apa pun. Tapi, benar atau salahnya, serahkan kepada proses hukum," ujarnya saat ditemui di kantornya di Kota Cimahi, Selasa, 4 Agustus 2015. "Saya tidak akan bereaksi. Saya pribadi orangnya tidak mau berpolemik. Saya tidak akan berkomentar dan menduga-duga."

Sudarto pernah dipanggil kejaksaan untuk menjadi saksi dalam kasus itu. Menurut dia, saat menjadi saksi, semua hal yang diketahui mengenai dana perjalanan dinas Kota Cimahi telah disampaikan.

Dalam pembacaan eksepsi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, disebutkan bahwa Sudiarto turut menikmati uang hasil menilap dana perjalanan dinas DPRD Cimahi tahun 2011 senilai Rp 744 juta. Saat itu Sudiarto menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Cimahi, sedangkan Ade menjabat sebagai ketua.

Selain Sudiarto, Ade pun menyebutkan ada 43 anggota DPRD, termasuk Akhmad Gunawan yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi, melakukan korupsi senilai Rp 1,3 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Ferry Wibisono mengatakan akan segera melakukan pendalaman. Ia telah memerintahkan tim penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti baru terkait dengan keterlibatan nama-nama yang disebutkan Ade.

"Yang pasti kami tidak akan tebang pilih. Siapa berbuat pidana akan ditangani secara obyektif. Kita nanti akan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk nama-nama yang disebutkan itu," kata Ferry kepada wartawan di kantor Kejaksaan, Selasa, 4 Agustus 2015.

Ia pun menyarankan kepada Ade agar membuktikan pernyataannya tersebut dengan memberikan bukti-bukti adanya keterlibatan pejabat lain dalam kasus yang menjerat Ade. "Jadi, kalau ada yang punya bukti baru, sampaikan ke kami. Nanti akan kami tarik semua," tuturnya.

IQBAL T. LAZUARDI S.

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

2 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

3 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

3 hari lalu

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina

Baca Selengkapnya

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

4 hari lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya