EKSKLUSIF: Gatot-Evy Diduga Dalang di Balik Suap Hakim  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 4 Agustus 2015 11:13 WIB

Gatot Pujo Nugroho mengenakan rompi tahanan dikawal ketat petugas keluar dari gedung KPK, Jakarta, 3 Agustus 2015. Gatot akan ditahan di Rutan KPK cabang Cipinang Jakarta Timur, sementara Evy Susanti akan ditempatkan di Rutan KPK, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, diduga merancang penyuapan hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah mengantongi percakapan telepon para tersangka, termasuk perbincangan Evy dengan M. Yagari Bhastara alias Gerry tentang pemberian uang terhadap hakim. "Waktu diperiksa penyidik, Gerry diperdengarkan sadapan teleponnya dengan Evy," kata pengacara sekaligus paman Gerry, Haerudin Masarro, kepada Tempo di KPK kemarin. Gerry adalah anak buah pengacara kondang Otto Cornelis 'OC' Kaligis.

Percakapan telepon yang disadap KPK itu, menurut Haerudin, memperjelas peran Evy yang memerintahkan Gerry untuk segera memberikan uang kepada hakim PTUN Medan. "Bapak sudah saya marahi. Kamu langsung saja," ucap Evy. Kata “Bapak” diduga kuat merujuk kepada Gatot.

Baca juga:
Ini Fokus KPK Memeriksa Tersangka Gatot Evy
Gatot Evy Tiba di KPK Dengan Mulut Terkunci

Peran Gatot sebagai penyuap juga semakin terang. Penyidik KPK telah mendapat pengakuan Gerry ihwal pertemuannya dengan Gatot di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Medan pada 6 Juli lalu. Pada persamuhan itu, Gatot meminta Gerry menceritakan perkembangan sidang gugatan atas penyelidikan Kejaksaan Tinggi Medan dalam kasus korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang putusannya bakal dibacakan keesokan harinya. Kejaksaan Tinggi digugat anak buah Gatot, Ahmad Fuad Lubis, lantaran perkara yang sama telah diambil alih Kejaksaan Agung. "Selain bertanya soal aspek hukum, Gatot juga bertanya soal 'kelancarannya'," ujar Haerudin.

Pada pertemuan itu, Gerry memberi laporan kepada Gatot bahwa ketua majelis hakim sekaligus Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro, tidak mau menerima uang. Namun belakangan dia meminta imbalan sehingga ditangkap KPK. "Setelah mendengarkan laporan Gerry, Gatot kemudian mengeluh soal kecurigaannya terhadap orang-orang yang ingin menyeret dia ke kasus Bansos," tuturnya.

Keesokan harinya, pada 7 Juli 2015, majelis hakim dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan Ahmad Fuad Lubis. Putusan menyatakan penyelidikan Kejaksaan Tinggi harus dihentikan. Kala itu, Fuad Lubis menggunakan jasa OC Kaligis sebagai pengacaranya. Saat yang bersamaan, OC Kaligis merupakan pengacara Gatot selaku Gubernur Sumatera Utara.

Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji tak membantah bahwa pihaknya telah mengantongi bukti percakapan tadi. Menurut dia, bukti-bukti keterlibatan para tersangka akan diungkap dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengacara keluarga Gatot-Evy, Razman Arief Nasution, membantah dua kliennya terlibat penyuapan. "Evy membuat surat untuk OC Kaligis dan ditembuskan ke penyidik KPK. Semoga dengan itu kasus ini dibuka sejelas-jelasnya," katanya, tanpa menyebut isi surat itu.

Hal senada juga diungkapkan pengacara Tripeni, Soesilo Aribowo. "Tripeni tidak pernah meminta uang dan tidak pernah menerima uang," ucap Soesilo kepada Tempo kemarin.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

5 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

8 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

10 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

16 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

21 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya