TEMPO.CO , Jakarta - Bakal Calon Walikota Depok Rudisamin, mengaku dipaksa memberikan upeti hingga Rp 300 juta oleh Pengurus Cabang PDI Perjuangan Depok. Alasannya, untuk mengatrol posisi dalam survei elektabilitas.
"Saya dipaksa untuk menyetor duit Rp300 juta. Katanya untuk Survei," kata Rudisamin, Senin 3 Juli 2015.

Permintaan uang itu, menurut dia bermula saat dirinya mendaftarkan diri sebagai calon Walikota Depok dari partai berlambang banteng itu. Awalnya, terdapat 14 bakal calon yang ikut serta proses seleksi dari DPC PDIP Depok. Setelah proses tahapan seleksi dilakukan jumlah itu berkurang menjadi tujuh orang, dan terakhir menjadi tiga bakal calon yang tersisa, yakni Achmad Nasir Biasane, Soetadi Dipowongso dan Rudisamin. "Setelah masuk ke DPP menjadi tiga nama," ujarnya.

Setelah muncul tiga nama itu, kata dia, Ketua DPC PDI Perjuangan Depok Hendrik Tangke Allo meminta duit sebesar Rp300 juta untuk survei. Hengky beralasan, duit itu akan digunakan untuk memperbesar hasil survei agar masuk ke posisi satu dan dua. Namun, permintaan itu tak ditururi oleh Rudisamin.

Nama Rudisamin pun akhirnya hanya masuk dalam urutan ketiga dalam survei itu. Namun, rupanya dua orang teratas tidak membayar upeti yang diminta DPC, sehingga kedua nama itu diabaikan. Merasa tertipu, Hendrik Tangke Allo meminta duit Rp300 juta, dan menjanjikan Rudisamin untuk mengatrol hasil survei. Sebab, dua pasangan calon tidak memberikan duit yang mereka janjikan ke DPC. "Saya sudah menerima diurutan ketiga. Tapi, Hendrik meminta bantuan," ucapnya.

Ia mengatakan, hasil survei juga terlihat aneh. Soalnya, dua pasang teratas tidak pernah tampil dimasyarakat dan memasangkan benner. Rudisamin mengaku telah memasang benner dirinya sebanyak 10 ribu ke seluruh wilayah Depok.

Saat diminta duit Rp300 juta, awalnya Rudisamin menolak. Namun, Hendrik melalui Sekretaris DPC, Totok Raharjo, selalu menghubinginya memaksa dan meminta duit Rp300 juta itu. "Hendrik menelpon saya tolong hubungi Sekretaris," ucapnya.

Tapi, setelah dihubungi, Rudisamin ternyata dipalak duit untuk survei internal yang dilakukan DPC PDIP. Anehnya, saat diminta ketemuan di wilayah Margonda, kata dia, mereka tidak mau. "Bila di Margonda takut ketahuan orang," ucapnya, mencontohkan percakapan saat itu. "Kalau tidak percaya. Saya berani bongkar percakapan di handphone saya."

Akhirnya, pertemuan dilakukan di Sawangan. Dipertemuan itu, mereka meminta Rp300 juta tunai. Namun, Rudisamin tidak bisa memenuhinya, karena bank sudah tutup. Rudisamin terus dihubungi untuk menyetor duit tersebut untuk mengatrol suaranya dipenjaringan internal DPC. "Karena dihubungi terus. Saya menyerahkan Rp50 juta cash," ucapnya.

Setelah pemberian pertama, mereka masih terus menghubungi dan meminta duit kekurangannya. Lalu, pada 21 Mei 2015, kembali mentransfer Rp150 juta. Dan duit itu dibagi-bagi untuk orang DPC PDIP. "Saya punya bukti Hendrik menerima Rp60 juta dari duit itu setelah dibagi-bagi," ucapnya.

Sisanya, Rudisamin mengaku mentranfer lagi hingga total Rp300 juta. "Bukti tranferannya ada. Saya siap bersaksi," ucapnya.

Selain itu, Rudisamin juga menduga ada pemalsuan tanda tangan Sekretaris DPC PDIP, pada berkas pencalonan pasangan Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi, di berkas model B2, B3 dan B4. "Tanda tangan palsu sudah saya laporkan ke DPP dan Mabes Polri," ucapnya.

Sementara itu, Hendrik membantah menerima duit itu. Menurutnya, Rudisamin mengatakan seperti itu karena kecewa dirinya tidak lolos dalam penjaringan. "Yang menentukan DPP, siapa yang bakal terpilih. Saya tidak bisa memutuskan," ucapnya.

Ia mengaku tidak menerima duit seperti yang dituduhkan Rudisamin, karena tidak pernah sekali pun meminta duit itu. "Saya punya banyak mobil. Kalau butuh duit, saya jual saja mobil saya," ujarnya.

Hendrik juga membantah adanya pemalsuan tanda tangan Sekretaris DPC PDIP. Menurutnya, tanda tangan semua berkas administrasi itu sudah asli. "Tidak ada yang dipalsukan. Bisa dibuktikan," ucapnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati belum bisa menyimpulkan keabsahan berkas administrasi pasangan calon Dimas-Babai. Soalnya, hingga saat ini masih dalam proses penelitian berkas pasangan calon Dimas-Babai. "Kalau pun ada pemalsuan itu ranahnya hukum. Yang kami lakukan adalah proses penelitian berkas calon. Hari ini terakhir penelitiannya," ucapnya.

Titik memastikan proses tahapan Pilkada Depok bakal terus berjalan. Bila pun benar ada pemalsuan tanda tangan, dia menyerahkan proses hukum yang berlaku. "Tunggu penelitian berkas administrasinya. Saya belum mau berkomentar banyak. Sebab, itu ranahnya hukum," ujarnya.

Seperti diketahui, di Pilkada Depok hanya ada dua pasang yang bakal bertarung, yakni Dimas-Babai, yang diusung PDIP, PAN, PKB dan NasDem, dan pasangan Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna yang diusung Gerindra dan PKS.

IMAM HAMDI