Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin (keempat kanan) didampingi sejumlah Tokoh Islam dari delegasi negara sahabat menyapa warga saat mengikuti karnaval Muhammadiyah di kawasan Pantai Losari, Makassar, 1 Agustus 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Makassar - Muktamar Muhammadiyah ke-47 digelar di Makassar pada 3-8 Agustus pekan depan. Salah satu agenda utamanya pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Soal ini, Muhammadiyah menganut mekanisme khusus dengan mengedepankan sistem perwakilan dalam penunjukan calon ketua umum.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Muhammad Alwi Uddin menjelaskan tahap awal pemilihan ketua dimulai dengan penjaringan kandidat oleh panitia pelaksana sebelum pelaksanaan muktamar. Tahun ini panitia mengumpulkan total 82 kandidat yang dianggap layak untuk dibawa ke tahap selanjutnya.
Jelang muktamar, perwakilan pengurus wilayah Muhammadiyah se-Indonesia kemudian menggelar sidang tanwir. Tanwir diperkirakan dihadiri 200-an orang. Mereka antara lain pimpinan pusat Muhammadiyah, empat orang perwakilan dari masing-masing pimpinan wilayah, serta perwakilan Angkatan Muda Muhammadiyah pusat.
"Pada sidang ini dipilih 39 calon tetap ketua yang dianggap sesuai kriteria tanwir berdasarkan perolehan suara," kata Alwi Uddin di Makassar, Sabtu, 1 Agustus 2015.
Ke-39 calon tetap ketua inilah yang akan memperebutkan dukungan dari total 2.600 peserta pemegang hak suara di muktamar. Alwi menjelaskan bahwa pemilik suara terdiri dari seluruh anggota tanwir serta seluruh pimpinan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jumlah peserta ditetapkan berdasarkan jumlah cabang di daerah yang diwakili. Sehingga daerah dengan banyak cabang akan lebih banyak memiliki wakil di muktamar.
Dari perolehan suara peserta akan terpilih 13 besar peraih suara terbanyak untuk menjadi formatur. Selanjutnya formatur yang berembuk dalam memilih ketua umum serta menetapkan struktur pengurus pusat. Dalam memilih ketua umum, formatur bisa memilih satu orang di antara sesamanya atau menunjuk tokoh di luar yang dianggap layak.
Menurut Alwi, sistem perwakilan telah diterapkan di Muhammadiyah secara turun-temurun. Selama ini sistem itu dianggap sederhana tapi tepat untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai keinginan umat. Dan yang tak kalah penting, sistem perwakilan juga dianggap efektif untuk mencegah konflik internal. "Yang biasa terjadi gesekan kan di tingkat bawah. Makanya kami kurangi gesekan di bawah dengan mempercayakan pilihan kepada para perwakilan," ujarnya.
Ketua panitia lokal muktamar, Syaiful Saleh, mengatakan, sistem perwakilan pada pemilihan ketua masih sangat relevan dengan perkembangan zaman. Cara itu dianggap tidak bermaksud membatasi hak pilih peserta muktamar, tapi sebaliknya menjaga keharmonisan umat meski berbeda-beda dalam menentukan pilihan. "Sistem ini sudah dipraktekkan sejak zaman khalifah setelah Rasulullah meninggal. Sejauh ini tidak ada masalah diterapkan di Muhammadiyah," kata dia.
Sabtu ini tanwir Muhammadiyah mulai menggelar sidang di kampus Universitas Muhammadiyah, Makassar. Diagendakan, Minggu pagi tanwir telah memutuskan 39 nama terpilih untuk dibawa ke sidang muktamar. Muktamar rencananya dibuka di Lapangan Karebosi pada Senin pekan depan dan bakal dihadiri Presiden Joko Widodo.
