TEMPO.CO - IDE untuk go international rupanya tidak hanya digandrungi oleh para musikus Indonesia saat ini. Hal itu juga kerap didengungkan di kalangan anggota Muhammadiyah akhir-akhir ini. Internasionalisasi Muhammadiyah, demikian frasa yang kerap didengungkan. Upaya ini, menurut penasihat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pemimpin Pusat Muhammadiyah Bahtiar Effendy, telah dirintis dan digarap baik di era kepengurusan Din. “Memang sepuluh tahun terakhir ini kiprah internasional Muhammadiyah luar biasa,” katanya saat ditemui pada Selasa lalu.
Di kancah internasional, Din didapuk sebagai Presiden Konferensi Agama dan Perdamaian se-Asia. Din juga berperan aktif dalam berbagai diskusi antara negara-negara Islam dan Rusia serta Amerika Serikat. Muhammadiyah juga tercatat mendirikan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Filipina, dan Rusia.
Dalam gelaran Muktamar ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, 3-7 Agustus 2015, Muhammadiyah tidak hanya menentukan calon pemimpin untuk menggantikan Din Syamsuddin. Organisasi massa Islam terbesar kedua di Indonesia ini juga mencanangkan diri untuk memperluas kiprah global mereka.
Bagi Muhammadiyah, Muktamar tahun ini menjadi momentum pencarian figur yang mendunia. Menurut Din, Muhammadiyah tidak hanya wajib dipimpin oleh seorang ulama intelektual. Pemimpin organisasi berpengikut lebih dari 30 juta orang ini juga harus piawai mengelola organisasi serta berkomunikasi dengan berbagai elemen bangsa dan jaringan luar negeri. “Muhammadiyah sudah go international. Saya berharap bisa melanjutkan itu,” ucapnya, kemarin.
Di Makassar, figur calon pengganti Din terselip di antara 82 nama bakal calon. Awalnya, sidang Tanwir bakal menyaring angka itu menjadi 39 nama calon tetap. Kemudian para peserta Muktamar, berjumlah sekitar 2000-an orang, kembali memeras nama-nama tersebut hingga menjadi 13 orang. Mereka inilah pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Mereka akan bersidang secara tertutup untuk menentukan ketua umum,” kata Bahtiar.
Menurut Bahtiar, ada empat nama calon yang dianggap layak menggantikan Din. Mereka adalah Yunahar Ilyas, Haedar Nashir, Syafiq A. Mughni, dan Abdul Mu’ti. Keempatnya tidak hanya memenuhi kualifikasi sebagai ulama intelektual dan mumpuni di bidang organisasi. “Mereka juga mempunyai hubungan internasional cukup bagus,” kata dia. “Saya yakin keempatnya masuk 13 besar.”
Sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah mendukung nama yang sama. Azman Latif, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, menjagokan Haedar dan Yunahar. Dua calon asal Yogyakarta itu dinilai layak dari sisi kualitas keulamaan dan intelektual. “Mereka senior dan sudah lama di pimpinan pusat,” tuturnya.
Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, juga menyorongkan nama Mu’ti, mendampingi Haedar, Yunahar, dan Syafiq. Mu’ti, menurut Tafsir, memiliki kapasitas keulamaan dan kemampuan internasional yang mumpuni. Adapun Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur, M. Najib Hamid, mengacungkan jempol untuk keempat nama tersebut. “Siapa pun ketua umumnya mantap,” katanya. “Mereka sudah teruji kepemimpinannya dan punya kelebihan masing-masing.”
Tantangan mendunia bagi Muhammadiyah...
Berita terkait
Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo
4 jam lalu
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?
Baca SelengkapnyaCegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya
10 jam lalu
Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.
Baca SelengkapnyaPP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji
20 jam lalu
Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan
20 jam lalu
Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat mematuhi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama tak diperbolehkan.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri
22 jam lalu
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
23 jam lalu
Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo.
Baca SelengkapnyaBahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
5 hari lalu
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaBaznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul
7 hari lalu
Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat
Baca SelengkapnyaJika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...
7 hari lalu
Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.
Baca SelengkapnyaKata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN
8 hari lalu
Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?
Baca Selengkapnya