Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan dalam acara halalbilahal. Kesempatan itu dimanfaatkan Menteri Bambang untuk meminta dukungan legislasi.
"Kami minta dukungan Undang-Undang JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) dan APBN menjadi yang utama," kata Bambang setelah halalbihalal di Gedung Parlemen, Kamis, 23 Juli 2015. Sebab, menurut Menkeu, parlemen akan segera memasuki masa sidang pada Agustus mendatang.
UU JPSK dan APBN memang menjadi salah satu fokus Kementerian Keuangan untuk segera diselesaikan bulan depan. Khususnya APBN 2016, agar dapat segera digunakan di awal tahun sehingga penyerapannya lebih tinggi.
Selain itu, Bambang mengatakan ia dan Ketua MPR mendiskusikan berbagai permasalahan perekonomian negara belakangan ini. Salah satunya permasalahan lambatnya penyerapan anggaran.
Sebelumnya, Zulkifli mengatakan pembicaraan bersama Bambang ihwal kepastian hukum para kepala daerah untuk membelanjakan anggaran daerah. "Macam-macamlah, kalau sama Menkeu yang pasti soal uang," ujar Zulkifli.
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
1 hari lalu
Mendag Zulhas Tegaskan Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan soal Barang Bawaan Impor
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bakal menegakkan aturan soal pelaku usaha jasa titip atau jastip yang berbelanja barang titipan orang lain dari luar negeri. Ia meminta agar Bea Cukai menertibkan pelaku usaha jastip yang masih bandel terhadap aturan.
