Dari kiri: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mendagri Cahyo Kumolo, Menag Lukman Hakim Syaifudin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto, dan Kepala BIN Sutiyoso menemui pers terkait insiden Tolikara, di Istana Negara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Komite Umat (Komat) untuk Tolikara menyambangi Markas Besar Kepolisian Indonesia pada Rabu, 22 Juli 2015. Ketua Dewan Syura Komat Didin Hafidhuddin mengatakan mereka ingin bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk membahas masalah Tolikara, Papua.
"Kami berkunjung secara resmi untuk mendapatkan informasi dari pemerintah tentang apa yang terjadi di Tolikara, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa yang harus kami lakukan," kata Didin seusai pertemuan dengan Kapolri, Rabu, 22 Juli 2015.
Didin mengatakan pertemuan dengan Kapolri adalah tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Agama dan TNI. Rabu pagi, komite ini juga sudah mendatangi dua institusi itu untuk menyampaikan perihal tim pencari fakta bikinan mereka yang telah berangkat ke Tolikara pada Selasa kemarin.
Menurut Didin, komite ingin mengetahui secara jelas fakta yang terjadi di Tolikara. Alasannya, pemberitaan yang beredar banyak yang simpang siur. "Ternyata surat edaran yang melarang kegiatan agama itu benar ada," kata Didin.
Kerusuhan terjadi di Tolikara pada Jumat pagi, 17 Juli 2015, ketika puluhan orang yang diduga anggota jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memprotes penyelenggaraan salat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga. Mereka berdalih telah memberitahukan agar kegiatan ibadah Lebaran tak dilaksanakan di daerah tersebut karena berbarengan dengan acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pemuda GIDI.
Polisi yang mengamankan lokasi mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan sebuah musala di sekitar lapangan habis terbakar. Tembakan menyebabkan seorang korban tewas dan belasan lainnya luka-luka.
Insiden diduga berawal dari surat edaran yang diteken pada 11 Juli lalu. Selain memberitahukan penyelenggaraan seminar dan KKR pemuda GIDI pada 13-19 Juli 2015, surat itu berisi larangan perayaan Lebaran dan pengenaan jilbab di Tolikara.
Didin mengatakan selain menurunkan tim pencari fakta, komite juga akan membantu mendirikan kembali musala. "Kami juga menyiapkan dana untuk menggiatkan kegiatan ekonomi nanti, baik untuk umat Islam atau penduduk di sekitar supaya tidak terjadi kesenjangan," ucap dia.
Dana kegiatan itu disebut Didin berasal dari lembaga zakat dan sosial untuk memberikan bantuan ekonomi bagi rakyat. Komite juga akan melaksanakan program pemberdayaan agar kegiatan ekonomi di Tolikara segera pulih.
Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar
26 Maret 2022
Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar
Pengawasan dan pemantauan dari kepolisian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng curah terjamin dan harga penjualannya sesuai HET.
