Oleh: Mahardika Satria Hadi
mahardika@tempo.co.id

TEMPO.CO - Satu bulan terakhir komunitas muslim di Indonesia ramai membicarakan Islam Nusantara. Keriuhan tersebut muncul setelah Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa paham Islam Nusantara berperan dalam menekan angka konflik antar-umat beragama di Tanah Air. Jokowi mengutarakan hal itu ketika membuka istigosah akbar dan Musyawarah Nasional Alim Ulama‎ di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, 14 Juni lalu.

Jokowi menilai Islam Nusantara merupakan ajaran Islam yang membuat para penganutnya mempunyai sikap toleran. Kondisi ini, menurut Jokowi, tidak dijumpai di negara-negara Timur. Meski didominasi kaum muslim, namun negara-negara di kawasan tersebut kerap dilanda konflik.

‎"Hampir semua perwakilan negara sahabat selalu bertanya pada saya. Kok bisa penduduk banyak dan beda agama tapi bisa rukun," ‎kata Jokowi ketika itu di hadapan sekitar 40.000 jemaah Nahdlatul Ulama.

Bagi kaum nahdliyin, Islam Nusantara bukan sesuatu yang baru. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj mengatakan Islam Nusantara pada dasarnya adalah Islam yang tidak memberangus budaya dan tradisi asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. "Islam Nusantara itu ya Islam-nya Nahdlatul Ulama, yang membudaya dan mewarnai keseharian kehidupan masyarakat," ujarnya, dua pekan lalu.

Said mengatakan pihaknya menggaungkan istilah Islam Nusantara menjelang penyelenggaraan Muktamar NU ke-33 pada 1-5 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur. Muktamar mengusung tema utama "Memperkokoh Islam Nusantara sebagai perabadan Indonesia". Para muktamirin, kata Said, juga akan membahas tentang hukum mengebom kapal asing yang mencuri ikan, seorang pejabat yang tidak memenuhi janji kampanye, serta menyoroti undang-undang yang dianggap tidak pro rakyat.

Selanjutnya >> Pentingnya Islam Nusantara...

<!--more-->

Menurut Said, paham Islam Nusantara berperan penting untuk menangkal gerakan wahabi dan "Arabisasi". Apalagi, menurut dia, kini mulai bermunculan sejumlah kelompok Islam radikal yang ingin mentransfer konflik di Timur Tengah ke Indonesia. "Mereka ingin menjadikan Islam sebagai konstitusi negara," kata dia. "Mereka tidak peduli Indonesia pecah, perang saudara, konflik, yang penting Islam."

Said tidak bersedia menyebutkan organisasi massa Islam yang dia maksud. Namun, menurut aktivis muda NU, Akhmad Sahal, NU sengaja mengangkat Islam Nusantara sebagai respons terhadap gerakan transnasional Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Islam Nusantara bakal berhadapan dengan gerakan khilafah dan salafi. "Untuk melawan HTI yang antikebangsaan dan salafisme yang ingin menjadikan Arab sebagai model," kata Sahal, dua pekan lalu.

Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, paham Islam Nusantara ala NU berpotensi menabrak konsep universalitas Islam. "Kami menegaskan bahwa Islam itu satu. Tidak ada Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Eropa, atau manapun," kata juru bicara HTI, Ismail Yusanto. Ismail menganalogikan sikap NU yang mengusung Islam Nusantara seperti hendak menampilkan genre baru dalam dunia musik.

Akhmad Sahal menampik tudingan itu. Menurut dia, Islam Nusantara tetap mencirikan semangat ahlus sunnah wal jama'ah—golongan dengan komitmen mengikuti sunah Nabi Muhammad—yang sejak awal menjadi pondasi Nahdlatul Ulama. Namun dia menyayangkan absennya satu rumusan baku dari NU mengenai Islam Nusantara dari tinjauan falsafah hukum Islam.

Celah ini yang kemudian memicu kontroversi di kalangan komunitas muslim. "Akibatnya, bagi sebagian orang, Islam Nusantara diartikan sebagai menghambakan Islam kepada kejawen atau Jawa," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI | FAIZ NASHRILLAH‎

Selanjutnya >> Paham Lama Kemasan Baru

<!--more-->

Paham Lama Kemasan Baru

Islam Nusantara sebenarnya bukan paham baru. Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengatakan substansi Islam Nusantara versi Nahdlatul Ulama telah dikenal di dunia akademis pasca-Perang Dunia II. "Istilah lainnya disebut Malay-Indonesian Islam atau Southeast Asian Islam," kata dia melalui surat elektronik, kemarin.

Azyumardi menuturkan, istilah Islam Nusantara semula mengacu untuk seluruh wilayah Islam di Asia Tenggara. Namun, setelah Perang Dunia II, posisi Islam dalam negara-negara Asia Tenggara berubah. Di Malaysia, kata dia, Islam menjadi agama resmi negara sehingga terkooptasi sepenuhnya oleh negara. Sedangkan di Indonesia, Islam bukan agama negara, sehingga Islam Nusantara bisa menjadi paham moderat yang inklusif, akomodatif, dan toleran.

"Sebenarnya lebih tepat menyebut Islam Indonesia daripada Islam Nusantara,” kata Azyumardi. “Kecuali 'Nusantara' itu hanya mengacu pada Indonesia, tidak mencakup Islam Malaysia dan lainnya.”

Dengan pendekatan yang moderat, Azyumardi menilai Nahdlatul Ulama dapat menggunakan Islam Nusantara untuk menghadapi paham dan gerakan Islam radikal transnasional. Menurut dia, Nahdlatul Ulama dan sejumlah organisasi massa Islam arus utama lain memang khawatir terhadap ekspansi paham dan gerakan Islam radikal transnasional puritan, seperti Salafi dan Wahabi. "Mereka berusaha menangkalnya melalui penegasan watak Islam Indonesia yang wasathiyah (moderat)," ujar dia.

Muhammadiyah juga melakukan hal serupa. Sementara Nahdlatul Ulama memakai Islam Nusantara, Muhammadiyah memilih konsep "Islam berkemajuan". Meskipun berbeda istilah, Azyumardi mengatakan keduanya mengandung lebih banyak kesamaan sehingga bersifat saling melengkapi.

Azyumardi menganggap Islam Nusantara ataupun Islam berkemajuan dapat menangkal gejala "Arabisasi" dan penyebaran paham Wahabi yang telah meningkat sejak awal 1980-an. "Tetapi tidak banyak umat Islam Indonesia yang tertarik pada salafisme dan wahabiyah karena puritanisme mereka terlalu kering dan primitif," ujar dia.

MAHARDIKA