Bupati Kupang Menjadi Tersangka Dugaan Korupsi

Reporter

Editor

Selasa, 25 Oktober 2005 14:57 WIB

TEMPO Interaktif, Kupang:Hanya selang dua pekan setelah Wakil Bupati Kupang Ruben Funnay berstatus tersangka, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali membuat kejutan dengan menetapkan Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2004 sebesar Rp 1 miliar.Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Lorens Serworwora kepada wartawan di Kupang, Selasa (25/10), mengatakan Medah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat lalu, sehingga jumlah tersangka dalam kasus itu sebanyak sembilan orang, yang terdiri dari tujuh bekas anggota DPRD dan dua unsur eksekutif, termasuk bupati dan wakil bupati.Penetapan Bupati Kupang sebagai tersangka karena ia diduga mengetahui tahapan pengalokasian dana Rp 2 miliar pada pos dana penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Kupang. "Selain itu para tersangka sebelumnya mengaku rapat pra-anggaran dilakukan di ruang rapat bupati sebelum rancangan APBD dibahas dalam sidang Dewan," kata Lorens.Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, yang dikonfirmasi terpisah mengatakan siap menghadapi perkara tersebut. Namun ia menyesalkan sikap jaksa yang tidak memberitahukan status hukumnya sebagai tersangka. "Saya siap menghadapi proses hukum. Sebagai warga negara saya akan patuh pada ketentuan hukum yang ada," katanya.Kasus dugaan korupsi itu muncul ke permukaan setelah diketahui 40 bekas anggota DPRD menerima dana siluman sebesar Rp 25 juta per orang di akhir masa tugas mereka. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 1 miliarjems de fortuna

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya