TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Gereja Injili di Inonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo, mengatakan kericuhan pada awalnya disebabkan oleh tembakan membabi-buta polisi ke arah warga yang meminta umat Islam melaksanakan ibadah Salat Ied di dalam musala tanpa pengeras suara. Tak terima dengan berondongan peluru dari polisi, beberapa orang melampiaskan kemarahan dengan membakar kios yang lokasinya tak jauh dari musala.

"Tak pernah ada keinginan untuk membakar musala. Beberapa pemuda yang kesal melampiaskan kemarahan ke kios itu untuk menunjukkan perlawanan terhadap sikap represif polisi. Tidak pernah ada yang menyangka jika api dari kios dengan cepat membesar dan merembet ke perumahan sampai ke musala," kata Dorman saat dihubungi Tempo, Sabtu 18 Juli 2015.(baca:Rusuh Tolikara, Ini Kronologi Temuan Komnas HAM)

Kejadian bermula saat GIDI hendak melangsungkan KKR internasional di lapangan yang menjadi tempat perkara. Sebelumnya, sekitar tiga pekan sebelum melaksanakan KKR, pengurus gereja setempat telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang diklaim sudah disetujui dan diketahui oleh pemda dan TNI/Polri setempat. "Waktu hari H, kami heran ketika polisi dan TNI membuat ibadah dilaksanakan di lapangan dan menggunakan speaker. Sebab, sudah ada surat itu," kata dia.

Dorman mengatakan saat seminar, pengeras suara membuat tidak nyaman jalannya seminar. "Jarak antar pengeras suara dengan tempat dilangsungkannya seminar hanya sekitar 250 meter," kata dia. Oleh sebab itu, beberapa pemuda mengambil inisiatif agar masyarakat melakukan ibadah di dalam musala saja. Tetapi, kata dia, polisi membubarkan para pemuda dengan berondongan senjata.

Melihat kejadian itu, suasana kacau dan tak terkendali. "Masyarakat yang ikut seminar ikut menjadi sasaran sehingga lari tunggang-langgang meninggalkan lokasi," kata dia. Kesal dengan perlakuan represif, pembakaran kios pun dilakukan sebagai bentuk perlawanan. "Jadi ini bukan pembakaran musala. Masyarakat perlu tahu bahwa ada rumah warga asli Papua yang non muslim pun ikut terbakar. Tidak ada yang menyangka api akan sangat cepat merambat dan ikut membakar sebuah musala," kata dia.

Menurut Dorman, pihak yang paling bertanggungjawab dalam peristiwa ini adalah polisi dan TNI. "Saat kami berkoordinasi dengan pengurus musala itu, mereka tidak pernah mendapat pemberitahuan dari polisi dan TNI soal lapangan yang akan dipakai seminar,"kata dia.

Dia juga mengatakan bagi umat Islam di Tolikara, beribadah di musala tanpa pengeras suara sudah bukan makanan baru. "Mereka sudah paham dan tak pernah protes. Dengan adanya upaya provokasi ini, kasihan juga mereka, lebih kasihan lagi masyarakat Papua yang dianggap anti toleransi," kata dia.

DINI PRAMITA