TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mempertanyakan suara lembaga-lembaga hak asasi manusia dalam kasus kekerasan massa yang mengakibatkan kerusakan musala dan puluhan bangunan lain di Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat pagi, 17 Juli 2015.

"Dalam hal ini kita mempertanyakan juga suara dari lembaga-lembaga HAM yang selama ini selalu meneriakkan HAM bagi kalangan minoritas, karena umat Islam di sana adalah kaum minoritas," kata Hidayat di sela-sela open house di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2015. (Baca: Kenapa Daerah Ini Dinamai Tolikara?)

Hidayat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut karena dinilai sangat menodai kerukunan beragama yang sudah terbangun selama ini. Karena itu, pemerintah harus segera menindak secara cepat dan melokalisasi masalah ini. "Dan kemudian menangkap mereka-mereka yang melakukan provokasi, kejahatan, serta teror yang tidak bertanggung jawab ini," tegasnya. (Baca: Rusuh Tolikara, Presiden Jokowi Minta Maaf ke Umat Islam)

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk sangat waspada agar permasalahan ini tidak ditunggangi kelompok separatis OPM untuk memprovokasi aparat.

Bentrok berawal dari anggota sinode yang merasa terganggu dengan warga muslim Tolikara yang tengah menunaikan salat Idul Fitri tak jauh dari tempat penyelenggaraan kongres sinode. Peserta kongres sinode kemudian menyerang warga muslim yang beribadah. Seharusnya, kata dia, kongres sinode gereja tidak diselenggarakan sebelum mendapat izin dan tidak dilakukan saat Idul Fitri.

AW | ANTARA