Apa Kata Budi Gunawan Soal Permintaan Pencopotan Budi Waseso?
Rabu, 15 Juli 2015 22:05 WIB
Budi Gunawan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO , Jakarta - Banyak publik meminta agar Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso mengundurkan diri. Waseso dinilai terlalu reaktif dalam menetapkan tersangka. Namun hal berbeda disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan Baca juga: Budi Waseso Dinilai Sudutkan Syafii, Muhammadiyah Dihina? Ribut Polisi Vs KY, Buya Syafii: Negara Gali Kubur Sendiri! Budi Gunawan malah memuji kinerja bawahannya tersebut. "Bagus, profesional," kata Budi setelah menghadiri pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2015. (Baca: Budi Waseso: Buya Syafii Jangan Campuri Hukum ) dan (Tonton: Syafii Maarif: ''Copot Budi Waseso Sebagai Kabareskrim'') Budi enggan berkomentar banyak tentang tuntutan pencopotan Waseso. "Kan itu ada beliau, tanya ke bersangkutan langsung," kata Budi sembari berlalu meninggalkan kerumunan wartawan. (Baca: Budi Waseso Dianggap Menghina Muhammadiyah ) Bekas Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif meminta Presiden Joko Widodo melalui Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mencopot anggota Polri yang mudah menetapkan orang sebagai tersangka. Permintaan ini terkait dengan penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrahman Sahuri. Keduanya ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi. (Baca: Budi Waseso: Salah Saya Apa? Apakah Melakukan Kriminalisasi?) Sarpin melaporkan kedua komisioner KY dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 tentang fitnah. Sebelumnya, KY merekomendasikan sanksi skors nonpalu selama enam bulan untuk Sarpin. FAIZ NASHRILLAH
Baca juga: Budi Waseso Dinilai Sudutkan Syafii, Muhammadiyah Dihina? Ribut Polisi Vs KY, Buya Syafii: Negara Gali Kubur Sendiri!
Advertising
Advertising
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
14 jam lalu
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca Selengkapnya
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
15 jam lalu
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca Selengkapnya
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca Selengkapnya
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca Selengkapnya
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca Selengkapnya
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca Selengkapnya
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
13 jam lalu
13 jam lalu