Banyak yang Minta Budi Waseso Dicopot, Kapolri: Kami Bukan LSM
Rabu, 15 Juli 2015 12:59 WIB
Ketua umum MUI Din Syamsuddin bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 13 Mei 2015. Badrodin Haiti berharap dapat bekerja sama dengan para ulama dalam menjaga moral bangsa untuk mencegah dan memberantas praktek prostitusi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti mengatakan tak bisa serta-merta mencopot Komisaris Jenderal Budi Waseso karena permintaan publik. Menurut Badrodin, Kepolisian memiliki aturan dan penilaian sendiri sebelum memutasi pejabat internal. (baca: Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi dan Kapolri Copot Budi Waseso) "Kami bukan LSM (lembaga swadaya masyarakat), sebentar-sebentar mundur. Ada ukuran dan prosedurnya," kata Badrodin di Polda Metro Jaya, Rabu, 15 Juli 2015. (baca: Budi Waseso: Buya Syafii Jangan Campuri Hukum) Hakim Sarpin Rizaldi, kata Badrodin, adalah warga negara biasa yang memiliki hak mendapatkan pendampingan hukum. Sehingga, hanya Sarpin yang bisa mencabut aduannya ke polisi. "Silakan masyarakat yang kasihan dengan Komisi Yudisial, silakan memediasi," kata dia. (baca:KY Ingin Bermaaf-maafan dengan Hakim Sarpin ) dan (baca:KY: Semoga Sarpin Terketuk Hatinya untuk Cabut Laporan) Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menetapkan dua komisioner KY sebagai tersangka pencemaran nama baik hakim Sarpin. Kepala Bareskrim saat ini dijabat Budi Waseso. (baca:KY Minta Tolong Jokowi, Budi Waseso: Kok, Ketakutan?) Penetapan tersangka ini mengundang kritik dari sejumlah pihak, termasuk mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Badrodin mencopot Budi akibat seringnya Kabareskrim itu mengkriminalisasi pegiat anti-korupsi. INDRI MAULIDAR
Baca juga: Budi Waseso Dinilai Sudutkan Syafii, Muhammadiyah Dihina? Ribut Polisi Vs KY, Buya Syafii: Negara Gali Kubur Sendiri!
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
8 hari lalu
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
Seorang pengusaha mesin di Kota Tangerang melaporkan Kapolres Tangsel atas dugaan kriminalisasi.
Baca Selengkapnya
Saatnya Pramuka Berperan Tingkatkan Kualitas Generasi Muda
26 hari lalu
Saatnya Pramuka Berperan Tingkatkan Kualitas Generasi Muda
Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso bersyukur dengan disahkannya jajaran Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028.
Baca Selengkapnya
Pergantian Kepala Bulog Disinggung di MK, Budi Waseso Bilang Tak Ada Masalah
26 hari lalu
Pergantian Kepala Bulog Disinggung di MK, Budi Waseso Bilang Tak Ada Masalah
Hakim konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan alasan Buwas diganti Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 Bayu Krisnamurthi di tengah masa kritis.
Baca Selengkapnya
Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut
27 hari lalu
Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.
Baca Selengkapnya
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
39 hari lalu
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik
Baca Selengkapnya
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
47 hari lalu
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
Masduki Khamdan, PPLN Kuala Lumpur terdakwa tindak pidana pemilu 2024 kini menjadi tahanan kota di bawah pengawasan Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
27 Februari 2024
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
Daniel Frits dikriminalisasi lantaran mengkritik tambak udang di Karimunjawa.
Baca Selengkapnya
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
23 Februari 2024
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
Warga Karimunjawa Daniel Frits menghadapi kriminalisasi atas upayanya menolak kehadiran tambak udang.
Baca Selengkapnya
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
14 Februari 2024
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
Bambang Widjojanto sebut pelaporan 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote ke polisi, sebagai tindakan kriminalisasi melawan hukum dan konstitusi.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
14 Februari 2024
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
Alih-alih memidanakan pihak yang terlibat dalam film Dirty Vote, berbagai lembaga pengawas seharusnya memproses fakta kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
7 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
14 jam lalu
14 jam lalu
14 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu