Gubernur Sumatera Utara terpilih, Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini hendak memintai keterangannya sebagai saksi kasus penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ahamad Fuad Lubis. Dia dipanggil bersama pengacara O.C. Kaligis. Berbagai tanda tanya muncul setelah ruang kerja Gatot di lantai X kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, digeledah penyidik KPK.
Sorotan sebelumnya tak hanya mengarah pada sosok Gatot, tapi juga keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas jatah mobil dinas mewah untuk gubernur. Pada akhir tahun lalu, Gatot mendapat jatah mobil Alphard untuk keperluan tugas di Jakarta. Dana pembelian mobil itu masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Utara 2015. Besaran pagunya Rp 1,4 miliar.
Protes pun menyeruak, bahkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Menurut Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah, Pemprov tak berniat melakukan penghematan anggaran. Alasannya, Kantor Perwakilan Sumatera Utara di Jakarta telah menyiapkan dua sedan Toyota Camry untuk kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur daerah tersebut. Dua mobil itu masih layak digunakan ketika keduanya bertugas di Jakarta.
Tapi Kepala Kantor Perwakilan Sumatera Utara di Jakarta Salim Affan Hasibuan menganggap mobil dinas Alphard baru untuk Gatot masih dalam kategori sederhana. "Jika dibanding dengan mobil dinas gubernur provinsi lain dengan harga miliaran," tutur Affan. Adapun pelaksana tugas Sekretaris Daerah Sumatera Utara Hasiholan Silaen mengaku tak tahu pengadaan mobil dinas untuk gubernur tersebut. "Saya pelaksana tugas," katanya. Adapun Gatot belum dikonfirmasi terkait dengan hal ini.
