Pansel Diminta Tak Pilih Capim KPK dengan Masa Lalu Suram  

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 13 Juli 2015 09:58 WIB

Ketua KPK Tafiequrachman Ruki, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Destry Damayanti, Juru bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dan Plt Wakil Pimpinan KPK, Johan Budi mengangkat tangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Malang - Dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Abdul Azis, sangat berharap Panitia Seleksi Pimpinan KPK bisa menjaring calon pemimpin yang berintegritas. "Memang sulit mencari calon yang bersih seperti malaikat. Tetapi jangan sampai memilih orang yang masa lalunya suram," ucap Abdul Azis saat diskusi seleksi calon pemimpin KPK yang diselenggarakan Malang Corruption Watch (MCW), Ahad malam, 12 Juli 2015.

Karena itu, peneliti dari Center for Election and Political Party (CEPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI itu mengatakan jejak rekam calon pemimpin KPK harus dipantau secara mendalam. "Jangan sampai orang yang memiliki catatan kelam memimpin KPK," ujarnya.

Abdul Azis tak mempermasalahkan calon pemimpin dari unsur jaksa atau polisi. Sebab, dari kedua lembaga juga banyak yang memiliki integritas dan berkomitmen memberantas korupsi.

Menurut Abdul Azis, jika Presiden Joko Widodo sempat menyebut Indonesia darurat narkoba, “Sekarang Indonesia darurat korupsi." Lembaga tinggi, tutur dia, tak ada yang bersih, sementara di daerah juga marak korupsi karena tak ada pengawasan. Jadi KPK tak hanya berfungsi untuk pencegahan, tapi diutamakan dalam fungsi penindakan.

Karena dalam kondisi darurat korupsi, kata dia, KPK mutlak harus diperkuat. Caranya, pemimpin KPK yang akan terpilih harus punya komitmen dalam memberantas korupsi. "Untuk itu, dibutuhkan proses seleksi ketat untuk menjaring calon pemimpin yang berintegritas dalam memberantas korupsi," ucapnya.

Sedangkan Wakil Rektor Universitas Negeri Malang Hariyanto menilai sulit menemukan sosok calon pemimpin KPK yang berintegritas. Menurut dia, KPK adalah lembaga yang harus dilindungi dari kriminalisasi karena pekerjaan pegawainya sangat berisiko.

"Pimpinan KPK menghadapi tekanan dan serangan dari berbagai penjuru," tuturnya.

EKO WIDIANTO

Berita terkait

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

10 menit lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

4 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

8 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

9 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

9 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

11 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

13 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya