TEMPO.CO, Malang - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jawa Timur membuka posko pengaduan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah panitia seleksi KPK menetapkan 194 calon yang lolos selekso administrasi, sebanyak 12 calon pimpinan KPK berasal dari Jawa Timur. "Mereka adalah advokat, dosen, pejabat negara, pegawai swasta dan politikus," kata Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Zainuddin Elyzein, Ahad malam 12 Juli 2015.
Jaringan itu terdiri dari MCW, akademisi Malang, Gusdurian, Koalisi pesantren anti korupsi, Intrans Institute, Irdes Situbondo, KRPK Blitar, LBH Surabaya, Kontras Surabaya, Puskap Madiun, dan Fakultas Hukum Unijoyo.
Zainuddin menilai para calon pimpinan KPK yang berasal dari Jawa Timur tak memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi. Jaringan menerima masukan dan pengaduan dari masyarakat untuk mengetahui rekam jejaknya secara mendalam.
"Kami sudah mulai melacak rekam jejak calon. Jika ada laporan akan diverifikasi," katanya. Laporan bisa disampaikan melalui www.mcw-malang.org atau hubungi nomor telepon 0341-573650 serta datang langsung ke lembaga yang tergabung dengan Jaringan Antikorupsi Jawa Timur.
Masukan dan laporan akan disampaikan kepada panitia seleksi calon pimpinan KPK sebagai dasar menentukan calon yang masuk dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Jaringan Antikorupsi, katanya, mewaspadai penumpang gelap yang berpotensi memperlemah KPK."Selamatkan KPK, jangan dipimpin oleh orang yang memiliki konflik kepentingan," ujarnya.
Selama ini, katanya, serangan selalu mengepung KPK untuk melemahkan gerakan antikorupsi. Mereka juga menuntut
Presiden Jokowi bertindak cepat untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi. "Presiden Jokowi realisasikan janjinya untuk menyelamatkan KPK," kata Zainuddin. Mereka juga menolak rencana revisi Undang Undang KPK yang bertujuan melemahkan kewenangan KPK.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
7 menit lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
3 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
5 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
11 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
16 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya