Bareskrim Tetapkan Dua Bupati Tersangka Korupsi, Siapa Saja?
Jumat, 10 Juli 2015 12:10 WIB
Ilustrasi Korupsi
TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Tindak Pidana Korupsi Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Ahmad Wiyagus telah menetapkan dua bupati sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka adalah Bupati Kotabaru Irhami Ridjani dan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. "Kami akan segera memanggil untuk diperiksa," kata dia di Badan Reserse Kriminal Polri, Jumat, 10 Juli 2015. Baca juga: Kisah Tragis Ayu dan Belasan Gadis yang Dibawa ke Hotel, Dijebak Kagumi Indonesia, Manny Pacquiao ke Rumah Mbah Marijan Irhami diduga menyalahgunakan wewenang terkait izin pertambangan di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Adapun kerugian negaranya masih belum diketahui. Sedangkan Herliyan diduga terlibat dalam korupsi dana hibah anggaran bantuan sosial sebanyak Rp 29 miliar. Kemarin Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan dalam waktu dekat bakal menetapkan tiga kepala daerah sebagai tersangka. Di antaranya dua bupati dan seorang gubernur. Ketiga kepala daerah itu, kata Waseso, terkait kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 35 miliar. Ia pun telah mendelegasikan Direktur Tindak Pidana Korupsi untuk merilis kasus ini. Adapun yang telah dirilis Wiyagus hanya dua bupati tersebut, sedangkan identitas gubernur belum diketahui. "Nanti saja," ujar Wiyagus singkat.DEWI SUCI RAHAYU Baca juga: Pastikan Kematian Angeline, Margriet Injak Kaki dan... Pria Sydney Akhirnya Bongkar Peran Putri Margriet
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
21 jam lalu
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca Selengkapnya
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
22 jam lalu
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca Selengkapnya
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca Selengkapnya
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca Selengkapnya
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca Selengkapnya
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca Selengkapnya
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
13 menit lalu
1 jam lalu
1 jam lalu
1 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
15 jam lalu