TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo ternyata cukup rendah. Sejak satu tahun terpilih menjadi presiden, hanya 40,7 persen publik yang puas atas hasil kerja mantan Wali Kota Solo itu.

Hal ini terlihat dari hasil survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting. Sigi dilakukan pada Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi dengan metode wawancara tatap muka.

Dalam survei yang sama, 31,5 persen responden mengatakan kondisi ekonomi saat ini menurun dibanding saat Jokowi dilantik menjadi Presiden, yaitu Oktober 2014. Yang mengatakan lebih baik hanya 24 persen, sisanya menjawab tidak ada perubahan.

"Kalau dibandingkan dengan sebelum dilantik, maka wajar menurun lalu berdampak dengan kepuasan kinerja. Soalnya, Jokowi di masa awal pemerintahan langsung menaikan harga BBM," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan dalam diskusi "Evaluasi Publik Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi" di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015.

Ihwal kondisi penegakan hukum di Indonesia, hanya 32 persen responden yang menganggap keadaannya lebih baik dibanding sebelum Jokowi dilantik. Sedangkan 38 persen responden menganggap Jokowi tak memperburuk penegakan hukum di Indonesia.

Kasus-kasus yang menjadi contoh, kata Djayadi, kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri dan wacana revisi Undang-Undang KPK untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

INDRI MAULIDAR