TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Muhammad mengatakan Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran dan segenap perangkat pegawai negeri sipil bersikap netral dalam pelaksanan pemilihan kepala daerah serentak. Jokowi, kata dia, minta para PNS tidak mendukung salah satu calon kepala daerah atau pun petahana.

"Pak Presiden meminta kepada kami agar memastikan netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada," kata Muhammad, di Kantor Presiden, Rabu, 8 Juli 2015.

Muhammad mengatakan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 yang akan digelar pada Desember nanti beresiko banyak kecurangan. PNS juga berpotensi terlibat mendukung salah satu calon atau pun petahana. Musababnya, pilkada serentak nanti sifatnya sangat lokal.

"Karena Pilkada nanti sangat lokalistik, melibatkan elit yang terbatas, dan hanya satu putaran, bisa memicu salah satunya pengerahan PNS," ujarnya. "Saya sudah minta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara agar birokrasi kita atau PNS netral di pilkada."

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyatakan Presiden Joko Widodo juga meminta pengamanan jelang pilkada mulai disiapkan dari sekarang. Meskipun anggaran negara masih terbatas dalam pengamaman pilkada serentak, Badrodin optimistis dalam waktu dekat, semua anggaran bisa terpenuhi.

"Terkait kekurangan anggaran, ini masih berproses, kami tak bisa vonis sekarang. Oleh karena itu kami tunggu sampai nanti maksimal anggaran bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah," ujarnya. Badrodin yakin pemerintah daerah bisa menutup kekurangan kebutuhan dana pemilu.

REZA ADITYA