Ketua KPU Husni Kamil Malik, ikut serta dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. Simulasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerapan Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemilihan kepala daerah serentak tak akan diundur. Ia menjamin pemerintah siap menyelenggarakan pilkada. "Kita siap, pengamanan siap," ujar Tjahjo di Istana Negara, Selasa, 7 Juli 2015.
Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, seperti Golkar dan Gerindra, meminta pilkada diundur agar persiapan bisa lebih maksimal. "Saya mengapresiasi DPR karena teliti mengecek persiapan pilkada ke KPU, Bawaslu, dan MK. Kami anggap positif seluruh masukan kritis dari DPR," ujar dia.
Permintaan mundurnya pilkada juga sempat diungkapkan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Ia beralasan dana untuk pengamanan pilkada masih kurang. Badrodin mengungkapkan dana pengamanan pilkada serentak masih mengalami kekurangan senilai Rp 564 miliar. Dari total anggaran sebesar Rp 1,12 triliun yang diajukan, baru 49,95 persen yang telah dipenuhi.
Namun Tjahjo mengatakan bahwa pengamanan urusan bersama. "Soal anggaran masih bisa dirundingkan," kata dia. Menurut Tjahjo, yang penting Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu siap menyelenggarakan pilkada.
