TEMPO.CO, Jakarta – Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan seharusnya penyidik lembaganya, seperti Komisaris Afief Yulian Miftach, dibekali pistol untuk melindungi diri. Jadi Afief bisa melindungi diri dari serangkaian teror terhadapnya.
"Seharusnya pistol melekat ke penyidik," kata Johan saat konferensi pers di kantornya, Senin, 6 Juli 2015.
Menurut Johan, sebelumnya penyidik KPK memang punya pistol. Namun kemudian izin kepemilikan senjata api yang dimiliki kedaluwarsa, sehingga pistolnya harus digudangkan. Proses perpanjangan izin, menurut Johan, sedang diurus Sekretaris Jenderal KPK Himawan Adinegoro.
Soal kepemilikan pistol penyidik KPK pernah dipermasalahkan Kepolisian RI. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso sempat mengatakan 21 penyidik KPK bakal dijadikan tersangka karena belum mengembalikan pistol, yang izinnya sudah kedaluwarsa.
KPK, menurut Johan, memiliki 80-100 pucuk senjata. Namun banyak di antaranya tak bisa digunakan karena masalah izin.
Sebelumnya, penyidik KPK, Afief, diteror orang tak dikenal. Johan menyebut Afief mengalami teror beberapa kali, seperti peletakan benda mirip bom di rumahnya di Bekasi, penusukan mobil, dan penyiraman mobil menggunakan air keras.
Johan menuturkan Afief sedang menyidik lima perkara di KPK. Namun Johan menolak berkomentar apakah teror itu berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Afief.
Saat ini Afief dalam perlindungan KPK. Namun Johan mengaku tak bisa menyebut jenis perlindungan apa yang diterapkan untuk Afief. Johan menyatakan KPK menyerahkan pengusutan kasus teror tersebut kepada Polri.
MUHAMAD RIZKI
Berita terkait
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
3 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
7 jam lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Konflik KPK
11 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
12 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
12 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
14 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
16 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya