Menteri Tedjo: Pilkada Serentak Sesuai Jadwal  

Reporter

Senin, 6 Juli 2015 15:40 WIB

Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tetap dilakukan. Dia tidak ingin pelaksanaan pilkada ditunda lantaran terganjal beberapa masalah.

"Semangatnya begitu. Tetap dilakukan," kata Tedjo di Istana Negara, Senin, 6 Juli 2015. "Untuk saat ini belum ada penundaan. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana."

Menurut Tedjo, pelaksanaan pilkada serentak sempat akan ditunda lantaran ada kendala masalah kekurangan dana saat rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Juga soal adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pemilihan umum tahun 2014.

Namun, menurut Tejo, masalah tersebut dapat segera diatasi dengan baik. "Urusan dana sudah diatur oleh Menteri Dalam Negeri, juga sudah dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan."

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan adanya temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan soal kerugian negara dalam pemilu tahun 2014 tetap akan diproses. Dia memastikan proses hukum yang tengah diselidiki oleh institusinya itu tidak akan membatalkan jalannya pilkada serentak.

"Ya kalau sudah dilaporkan akan diselidiki. Tentunya pilkada tetap akan berjalan selama penyelidikan itu," kata Badrodin.

Sebelumnya, BPK menemukan indikasi kerugian negara dalam hasil pemeriksaan anggaran pelaksanaan pemilu tahun 2013 dan 2014.

REZA ADITYA

Berita terkait

Tedjo Edhy Pindah ke Partai Berkarya, NasDem Bersuara  

21 Oktober 2016

Tedjo Edhy Pindah ke Partai Berkarya, NasDem Bersuara  

Meski belum ada pernyataan resmi yang keluar, Supiadin mengira Tedjo Edhy akan menyatakan keluar dari Partai NasDem dalam waktu yang tepat.

Baca Selengkapnya

Tedjo Edhy Masuk Partai Tommy Soeharto? Akbar Tidak Paham

21 Oktober 2016

Tedjo Edhy Masuk Partai Tommy Soeharto? Akbar Tidak Paham

Beredar surat Kemenkumham berisi susunan kepengurusan Partai Berkarya.

Baca Selengkapnya

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya