Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato politiknya usai ditetapkan menjadi ketum periode 2015-2020 dalam penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. Dalam pidato politiknya SBY membacakan 10 rekomendasi hasil kongres untuk landasan kerja selama lima tahun kedepan. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan sikap partainya sebagai mitra kritis pemerintah. Menurut SBY, sikap kritis diperlukan agar menjadi penyeimbang dalam pemerintahan.
"Kita mendukung kebijakan pemerintah, tapi harus mengoreksi dan kritis bila kebijakan itu tidak tepat," kata SBY dalam sambutannya dalam rapat pimpinan nasional menjelang pemilihan kepala daerah di Jakarta Convention Center, Sabtu, 4 Juli 2015.
Ada tiga sikap Partai Demokrat yang disampaikan SBY. Pertama, semua kepala daerah yang diusung Demokrat wajib hukumnya loyal kepada presiden dan pemerintah bila terpilih. Kedua, Demokrat mendukung kebijakan pemerintah saat ini yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketiga, Demokrat berkewajiban memberikan koreksi dan kritik bila keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah tidak tepat. "Dengan catatan, berikan kritik dengan tepat dan terukur," ujar SBY.
SBY mengeluhkan kondisi pemerintahannya dulu yang sering dikritik berlebihan oleh partai oposisi. "Cukup sudah saya dulu memimpin sepuluh tahun, saya dikritik berlebihan, malah sampai mendiskreditkan," tuturnya. "Berikan kritik tapi secara terukur dan sampaikan secara tepat."
