TEMPO Interaktif, Mataram:Sejumlah mantri statistik (mantik)-pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan di Nusa Tenggara Bara (NTB), mendapat ancaman terkait pendataan penerima dana subsidi langsung tunai. Hal itu telah dilaporkan ke Sekretaris Daerah NTB untuk diteruskan ke Polda NTB.Ahmad Zaini, mantik yang bertugas di Sekotong, mengaku didatangi oleh belasan orang yang menyebut tidak puas dengan pendataan sumbangan tunai langsung. Ia baru pulang dari Polsek Sekotong setelah mendapat jaminan keamanan dari polisi setempat. Hal yang sama juga menimpa Kardi, petugas mantik di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Ia sempat dikejar beberapa orang di Desa Mangkung, karena mereka mengaku tak puas dengan pendataan dari petugas BPS di kecamatan. Massa juga sempat merusak kantor desa di Mangkung. Kejadian serupa juga menyasar ke kantor Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Barat. Di sana massa membakar arsip penghitungan penerima subsidi langsung tunai. Sujatmiko Juru bicara Polda NTB, Ajun Komisaris Besar Mohammad Basir, mengaku belum menerima resmi laporan soal ancaman, teror, atau perlakuan kasar yang menimpa petugas BPS di lapangan. "Tapi, jika itu terjadi, kami otomatis langsung akan mengantisipasi,"kata Basri. Sujatmiko
Berita terkait
Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya
7 jam lalu
Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,
Baca SelengkapnyaBandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun
2 hari lalu
Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaIuran Wisata untuk Siapa
3 hari lalu
Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?
Baca SelengkapnyaTerkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina
6 hari lalu
BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
7 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
7 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaIuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang
8 hari lalu
Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.
Baca SelengkapnyaTolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang
8 hari lalu
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaAkan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga
9 hari lalu
Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.
Baca SelengkapnyaOvertourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata
10 hari lalu
Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.
Baca Selengkapnya
