Anggaran Pertahanan Indonesia Seharusnya Rp 700 Trilun  

Reporter

Editor

Febriyan

Jumat, 3 Juli 2015 18:54 WIB

TNI AD sebagai pengguna utama mendapatkan sekitar 36 baterai artileri, alutsista ini dirancang oleh Avibras Indstria Aeroespacial, Brasil. Sejak kasus penolakan duta besar Indonesia, pemerintah mempertimbangkan penghentian import senjata ini. Dok. Kementerian Pertahanan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Tantowi Yahya, mengatakan anggaran pertahanan Indonesia jauh dari nilai ideal. Anggaran pertahanan Indonesia seharusnya mencapai Rp 700 triliun setiap tahunnya. Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia hanya sepertujuhnya.

"Kenyataannya yang bisa kita capai untuk tahun ini saja hanya Rp 101 triliun," kata Tantowi dalam diskusi "Situasi dan Kondisi Alutsista TNI" di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015..

Angka sebesar itu, kata Tantowi, belum dibagi dengan belanja pegawai dan belanja rutin. Hanya 40 persen saja yang digunakan untuk alutsista. "Itu juga dibagi lagi untuk pembelian alutsista, perawatan dan pemeliharaan," kata dia. "Kita masih jauh dari ideal."

Meskipun demikian, Tantowi mengatakan, anggaran itu jauh lebih baik dibanding 2009 lalu. Saat itu, anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai angka Rp 33 triliun. "Setidaknya sekarang kita ada komitmen untuk memperkuat pertahanan," kata politikus Golkar itu.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Center for Strategic and International Studies Iis Gindarsah mengatakan dukungan finansial sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pertahanan. Setidaknya, untuk negara seluas Indonesia, anggaran pertahanan adalah 1,5 persen GDP atau Rp 250 triliun. "Ini sudah pernah menjadi komitmen pemerintah dulu. Sekarang tinggal kita minta realisasinya," kata dia.

Iis menambahkan, berdasarkan data CSIS, hingga Desember 2014, TNI mengoperasikan 160 jenis alutsista. Terdiri dari 64 persenjataan matra darat, 56 sistem senjata matra laut, dan 40 senjata matra utara. Namun, sayangnya, 52 persen dari total alutsista itu berusia lebih dari 30 tahun.

Denga rincian yaitu 28 persen alutsista berusia lebih dari 40 tahun, 24 persen berusia 31-40 tahun, 19 persen berusia 11-20 tahun, dan 19 persen berusia 1-10 tahun. "Regenerasi alutsista juga masih berjalan lamban," kata Iis.

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya