TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Tantowi Yahya, mengatakan anggaran pertahanan Indonesia jauh dari nilai ideal. Anggaran pertahanan Indonesia seharusnya mencapai Rp 700 triliun setiap tahunnya. Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia hanya sepertujuhnya.
"Kenyataannya yang bisa kita capai untuk tahun ini saja hanya Rp 101 triliun," kata Tantowi dalam diskusi "Situasi dan Kondisi Alutsista TNI" di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015..
Angka sebesar itu, kata Tantowi, belum dibagi dengan belanja pegawai dan belanja rutin. Hanya 40 persen saja yang digunakan untuk alutsista. "Itu juga dibagi lagi untuk pembelian alutsista, perawatan dan pemeliharaan," kata dia. "Kita masih jauh dari ideal."
Meskipun demikian, Tantowi mengatakan, anggaran itu jauh lebih baik dibanding 2009 lalu. Saat itu, anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai angka Rp 33 triliun. "Setidaknya sekarang kita ada komitmen untuk memperkuat pertahanan," kata politikus Golkar itu.
Pada kesempatan yang sama, peneliti Center for Strategic and International Studies Iis Gindarsah mengatakan dukungan finansial sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pertahanan. Setidaknya, untuk negara seluas Indonesia, anggaran pertahanan adalah 1,5 persen GDP atau Rp 250 triliun. "Ini sudah pernah menjadi komitmen pemerintah dulu. Sekarang tinggal kita minta realisasinya," kata dia.
Iis menambahkan, berdasarkan data CSIS, hingga Desember 2014, TNI mengoperasikan 160 jenis alutsista. Terdiri dari 64 persenjataan matra darat, 56 sistem senjata matra laut, dan 40 senjata matra utara. Namun, sayangnya, 52 persen dari total alutsista itu berusia lebih dari 30 tahun.
Denga rincian yaitu 28 persen alutsista berusia lebih dari 40 tahun, 24 persen berusia 31-40 tahun, 19 persen berusia 11-20 tahun, dan 19 persen berusia 1-10 tahun. "Regenerasi alutsista juga masih berjalan lamban," kata Iis.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
5 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya