TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui enam calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno Komisi Hukum, Kamis, 2 Juli 2015.
"Kami memutuskan, melalui rapat pleno, menyetujui dan menerima keenam nama calon hakim agung yang diajukan KY," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman seusai rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan.
Enam hakim agung tersebut yakni hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Wahidin; Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Maria Anna Samiyati; hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Yosran; hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Suhardjono; Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto; dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Mukti Arto.
Mereka telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi Hukum pada 29 Juni-1 Juli 2015.
Sembilan fraksi bulat menyetujui enam nama, sedangkan Partai Gerindra hanya menyetujui tiga nama. Namun, setelah bermusyawarah-mufakat, Komisi Hukum meloloskan enam calon tersebut.
"Selanjutnya akan dibawa ke sidang paripurna untuk diambil keputusan agar menjadi sikap DPR," kata Benny.
Sebenarnya Mahkamah Agung membutuhkan delapan hakim untuk mengisi dua kursi di Kamar Pidana, Kamar Perdata, dan Kamar Tata Usaha Negara serta satu kursi di Kamar Agama dan Kamar Militer. Namun Komisi Yudisial tak berhasil menemukan calon hakim agung yang layak mengisi satu kursi di Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Militer.
INDRI MAULIDAR | FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
2 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
3 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
3 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya