TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Anggota Dewan menyampaikan sejumlah permintaan khusus terkait dengan kondisi pertahanan dan keamanan nasional.

"Dalam setahun ini banyak sekali kasus pelanggaran perbatasan, dan konflik militer masyarakat di Papua," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan Hanafi Rais, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Juli 2015.

Menurut dia, Panglima TNI yang baru harus menciptakan terobosan solusi komprehensif konflik di Papua. Hanafi juga meminta Gatot menyelesaikan konflik antara TNI dan kepolisian.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanudin, mengatakan partainya akan menanyakan solusi penyelesaian sengketa tanah yang kerap melibatkan TNI dan masyarakat. "Kalau kami lihat, banyak sengketa tanah antara masyarakat pemilik lahan dengan TNI, atau antara sesama TNI," kata Hasanudin.

Selain itu, ia meminta TNI meningkatkan kekuatan pokok minimum (minimum essentials force). Menurut dia, modernisasi persenjataan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kekuatan pokok minimum TNI sebesar 68 persen pada 2019.

"Syaratnya harus ada jumlah pesawat sekian, dan persenjataan lain sekian serta peningkatan kesejahteraan prajurit," kata dia. TNI menargetkan kekuatan ini mencapai seratus persen pada 2024.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan calon Panglima TNI harus dapat mewujudkan koordinasi yang kuat antara tiga matra tentara. Ia meminta TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut bekerja sama menjaga pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Nusantara.

"Dia harus bisa membangun sinergi dengan sistem persenjataan yang mendukung. Sehingga ketika hasil operasi bisa sesuai target," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Rio Patrice Capella meminta Gatot menciptakan cetak biru sistem pertahanan, termasuk peremajaan alutsista. Selain itu, ia berharap Gatot dapat memperketat pengawasan perbatasan, terutama terkait dengan penyelundupan barang. "Ini momentum tepat untuk buat blue print sistem pertahanan," kata dia.

DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sehari setelah menguji calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso. Gatot ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang pensiun pada 1 Agustus 2015.

Penunjukkan Gatot sempat menuai polemik. Jokowi dianggap mengubah tradisi pengangkatan Panglima TNI sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seharusnya, jatah panglima dibagi secara bergilir dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Setelah Moeldoko, Jokowi justru menunjuk Gatot yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat.

PUTRI ADITYOWATI