TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menyatakan penambahan jumlah dana partai politik sangat penting untuk menekan angka korupsi. Fahri merasa heran dengan pembatalan kenaikan dana partai politik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan alasan dapat menghambat usaha pemberantasan korupsi di partai politik.
"Political financing itu mutlak,” kata Fahri di gedung DPR, Senin, 29 Juni 2015. “Sangat penting untuk mencegah masuknya dana pribadi dalam perpolitikan." Fahri menganggap partai politik harus menerima dana negara atau swasta yang dinegarakan seperti Amerika Serikat.
Menurut Fahri, kunci pencegahan korupsi dana partai ada pada pengendalian dana serta pengaturan regulasi yang jelas atas dana yang turun. Ketakutan penambahan dana partai politik akan memicu korupsi dianggap tidak beralasan.
Menurut dia, korupsi justru akan meningkat saat tak ada dana partai politik. Masuknya dana pribadi dalam perpolitikan akan memicu oknum-oknum tertentu mencari pengganti dana yang dikeluarkan melalui korupsi. Fahri juga menyesalkan munculnya persepsi publik bahwa Koalisi Merah Putih rakus menuntut kenaikan dana. ”Usulan itu kan diajukan sendiri oleh Tjahjo, dan kami mendukung. Namun dia sendiri yang sekarang menolaknya, lalu seolah kami haus uang. Kan aneh," tuturnya.
Pemberian dana bantuan partai selama ini memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dana tersebut dihitung sebesar Rp 108 per suara pada pemilu terakhir dan diberikan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengajukan rencana kenaikan dana sebesar 10-20 kali lipat. Namun rencana tersebut dibatalkan dengan alasan fokus pemerintah tahun 2016 lebih pada pendanaan infrastruktur. Karena itu, pembahasan dana partai ditunda hingga perekonomian membaik.
RADITYA PRADIPTA
Berita terkait
Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS
5 hari lalu
Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.
Baca SelengkapnyaPartai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu
6 hari lalu
Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaReaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
27 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Baca SelengkapnyaSaat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara
4 Maret 2024
Partai Gelora dan PKB 'disenggol' Grace Natalie PSI soal lonjakan suara dalam quick count sebuah lembaga survei. Apa kata Gelora dan PKB?
Baca SelengkapnyaRespons Fahri Hamzah soal Partai Gelora Alami Lonjakan Suara
3 Maret 2024
Partai Gelora menjadi sorotan selain PSI karena mengalami lonjakan suara dalam real count sementara KPU
Baca SelengkapnyaFahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan
2 Maret 2024
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus dihapuskan. Hal
Baca SelengkapnyaJika Prabowo-Gibran Menang: Akankah Bahlil, Habiburokhman, Grace Natalie, Gus Miftah hingga Raffi Ahmad Jadi Menteri?
18 Februari 2024
Jika Prabowo-Gibran menang, pendukung utama seperti Habiburokhman, Grace Natalie, Bahlil, Zulhas, hingga Gus Miftah dan Raffi Ahmad bisa jadi menteri?
Baca SelengkapnyaFilm Dirty Vote Ulas Dugaan Permainan Aturan KPU untuk Loloskan Partai Gelora di Pemilu 2024
12 Februari 2024
Bagaimana dugaan permainan aturan KPU untuk meloloskan Partai Gelora yang diulas di film Dirty Vote?
Baca SelengkapnyaTimnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka
1 Februari 2024
Timnas Amin Minta Fahri Hamzah Tak Sombong Bilang Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka
Baca SelengkapnyaDana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak
15 Januari 2024
Sebagian dana partai politik terendus berasal dari perusahaan asing karena berdomisili di sejumlah negara suaka pajak
Baca Selengkapnya