TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat Ekonomi Profesor Sri Edi Swasono menyatakan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas tidak sah dan harus batal demi hukum. "Undang-undang dengan konsideran yang tidak benar, keliru bahkan tidak ada seperti UU Migas ini maka harus batal demi hukum,"katanya.Karenanya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengacu pada Undang-undang tersebut adalah kekeliruan besar. "Dan jelas-jelas keputusan pemerintah bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945,"kata Sri Edi.Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dengan bertahap disamakan dengan pasar, bertentangan dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. "Karena keputusan itu untuk meliberalisasi Indonesia,"ujar Sri Edi.Bung Hatta, sitir Edi, sudah berpesan dalam bukunya"Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya" bahwa adanya usaha-usaha warga asing akan menggusur usaha-usaha rakyat. "Sekarang terjadi juga hal itu dengan banyaknya banjir impor produk luar negeri,"katanya.Agus Supriyanto