Mengapa Polri Tetapkan Bupati Maros Tersangka, Polda Bantah?

Reporter

Kamis, 25 Juni 2015 04:49 WIB

Bupati Maros, Hatta Rahman. Makassar. TEMPO/KINK KUSUMA REIN

TEMPO.CO , Makassar: Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat menganulir status tersangka Bupati Maros Hatta Rahman, Rabu, 24 Juni 2015. Juru bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat Ajun Komisaris Besar Frans Barung Mangera, bahkan membantah pernah menetapkan Hatta sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan lampu hias dan taman di Kabupaten Maros.

Pernyataan Barung bertolak-belakang dengan pernyataan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Heri Dahana. Heri membenarkan kabar penetapan tersangka Hatta yang diumumkan Mabes Polri melalui Victor, Selasa, 23 Juni 2015.

Soal pernyataan Victor dan Heri, Barung berdalih kemungkinan terjadi kekeliruan. Yang disampaikan pejabat Mabes Polri maupun Polda kepada media, kata Barung, sebatas penanganan perkara itu sudah cukup lama, tapi belum juga tuntas. Kasus korupsi lampu hias dan taman itu disebutnya telah berproses kurang lebih selama tiga tahun.

Dalam kasus itu, Barung menegaskan hanya ada tersangka tunggal. Kepolisian cuma menetapkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Maros, Rachmat Bustar sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Kesalahan Rachmat disebutnya amat terang benderang yakni karena merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Seharusnya PPK dan KPA itu kan berbeda. Tapi, ini ternyata merupakan orang yang sama jadi memang jelas pelanggarannya," ucap Barung.

Dalam kasus ini, pihaknya juga menjelaskan jumlah anggaran yang digunakan tidak kurang dari Rp 750 juta. Berdasarkan hasil audit BPKP Sulawesi Selatan, ditemukan kerugian negara Rp 78,6 juta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Heri Dahana, enggan berkomentar ihwal status Hatta. Namun, diakuinya sang bupati itu belum pernah diperiksa dalam kasus itu, melainkan hanya kepala dinas yang ditetapkan tersangka. "Silahkan konfirmasi ke Humas saja," ucap Heri.

Hatta Rahman mengatakan bersyukur karena Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menganulir penetapan status tersangka terhadap dirinya.

TRI YARI KURNIAWAN

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya