TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Gerakan Aceh Merdeka tak dilibatkan secara formal dalam penyusunan draf rancangan undang-undang pemerintahan Aceh yang baru. Itu sebabnya, GAM membentuk tim sendiri untuk mempersiapkan draf yang sama.Gubernur Aceh Azwar Abubakar mengakui, secara formal GAM tak dilibatkan menyusun draf. Namun, dia mengaku sering melibatkan GAM dalam serangkaian diskusi atau seminar menjaring masukan sebelum draf disusun. Pemerintah daerah Aceh sudah membentuk tim penyusun draf sejak pertengahan September lalu. Tim ini melibatkan tiga perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, dan Universitas Malikussaleh. "Draft dari Syiah Kuala dan IAIN Arraniry sudah masuk, tinggal Malikussaleh," kata Azwar Abubakar seusai penandatanganan kesepakatan persiapan RUU Aceh baru bersama LSM Partnership di DPRD Aceh, Minggu (8/10). Draf tersebut, kata Azwar, akan diserahkan kepada DPRD Aceh pada 11 Oktober untuk dibahas lagi. Bolehkah GAM mengajukan draft sendiri? "Saya tidak bisa menjawab itu," ujar Azwar. Mantan juru runding GAM Kamaruzzaman mengatakan, GAM tak mempersoalkan jika tidak dilibatkan dalam tim bentukan pemerintah. Ia mengatakan, GAM sudah membentuk tim sendiri guna menyusun rancangan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan Aceh. "Kami berharap pada proses akhir penggodokan, akan ada pembahasan lebih intensif antara rancangan undang-undang yang disusun GAM dan pemerintah," ujar Kamaruzzaman. Ketua DPRD Aceh Sayed Fuad Zakaria, menilai sah-sah saja GAM mengajukan draf terpisah. "Siapapun berhak mengajukan rancangan masing-masing. Mereka juga bisa kirimkan langsung ke DPR," kata Sayed. DPRD juga sudah membentuk Pansus untuk mempersiapkan draf yang berbeda dengan tim bentukan pemerintah daerah. "Ini bukan sebagai tandingan tapi untuk menampung lebih banyak aspirasi," ujar Sayed. Azwar menyatakan, hanya satu draf yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. "Draf RUU harus sesuai dengan perjanjian Helsinki dan tidak menyimpang dari undang-undang yang berlalu," kata Azwar.Undang-Undang Aceh Baru ini akan mengatur hal-hal pokok seperti tata hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, partisipasi politik, termasuk pembentukan partai politik lokal, pembangunan ekonomi, pengaktualisasian HAM, prinsip-prinsip reintegrasi pengaturan keamanan dan penegakan hukum. Yuswardi A. Suud