TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Imam Aziz mengatakan lembaganya sepakat menolak usul revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan sudah menyampaikan usul penolakan itu langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang masih pro-revisi UU KPK.
"Kami semua sepakat bahwa KPK harus diperkuat," kata Imam di kantor Wakil Presiden, Senin, 22 Juni 2015. "Arah revisi ini, kalau jelas hanya memperlemah KPK, tentu akan kami tolak."
Imam mengatakan pemerintah harus sepakat dan kompak untuk memperkuat kewenangan komisi antirasuah. Apalagi, kata dia, sesuai janji kampanye, Jokowi-JK akan berfokus pada pemberantasan korupsi dengan selalu menjaga kewenangan KPK dalam melakukan tugas.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan DPR mendorong revisi UU KPK dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 karena belakangan ini KPK sering kalah dalam sidang praperadilan. Ia menyarankan Presiden Jokowi melihat dulu draf revisi yang disodorkan Dewan.
Beberapa poin dalam usul revisi dinilai bisa melemahkan KPK. Di antaranya, penyadapan hanya boleh dilakukan terhadap orang yang telah diproses hukum atau dalam tahap penyidikan, pelibatan Kejaksaan Agung dalam setiap penuntutan oleh KPK, pembentukan suatu dewan pengawas bagi KPK, serta penunjukan pelaksana tugas jika komisioner KPK berhalangan.
Revisi UU KPK dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 berdasarkan kesepakatan dalam rapat antara Menteri Yasonna Laoly dan Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu. Presiden Joko Widodo sudah menolak usul revisi undang-undang komisi antirasuah itu, sementara JK memberi angin agar direvisi.
REZA ADITYA
Berita terkait
Rencana Peleburan KPK dengan Ombudsman, IM57+ Institute: Skenario Besar sejak Revisi UU KPK
29 hari lalu
Ketua IM57+ Institute mengatakan dengan peleburan itu, KPK akan betul-betul dimusnahkan dari sisi core business-nya, yaitu penindakan.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Rutannya Sendiri, Eks Penyidik: Dampak Revisi UU KPK
3 Maret 2024
Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mendesak tersangka pungli di rutan KPK dipecat
Baca SelengkapnyaKasus Pungli di Rutan KPK, ICW: Sanksi 78 Pegawai Minta Maaf Dampak Buruk dari Revisi UU KPK
21 Februari 2024
ICW memberi tiga rekomendasi atas putusan Dewas terhadap pelaku pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaCawapres Mahfud Md Ingin Kembalikan UU KPK Lama, Begini Sejarah Terbentuknya KPK
17 Januari 2024
Pembicaraan tentang KPK telah muncul sejak era Presiden Presiden BJ Habibie. Namun baru terlaksana pada 2002 saat Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaNapi Korupsi Juliari Batubara dkk Dapat Remisi, Begini Kata Novel Baswedan dan ICW: Kemenangan Para Koruptor
5 Januari 2024
Napi korupsi kian sering mendapatkan remisi sejak PP Nomor 99/2012 dibatalkan MA, terakhir Juliari Batubara dkk. Begini kata Novel Baswedan dan ICW.
Baca SelengkapnyaAnies Bicara Independensi KPK, Ingin Revisi UU KPK jika Jadi Presiden
12 Desember 2023
Anies Baswedan berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK jika menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSoal HAM Jadi Isu Debat Capres Cawapres, Ini 12 Pelanggaran HAM Berat yang Masih Ditagih ke Pemerintah
12 Desember 2023
Masalah HAM menjadi isu debat capres cawapres Pemilu 2024 hari ini. Apa saja pelanggaran HAM berat yang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah?
Baca SelengkapnyaICW Nilai Jokowi Tak Menyangka Agus Rahardjo Buka Suara soal Intervensi KPK
4 Desember 2023
Sikap Jokowi yang justru mempertanyakan kembali maksud Agus Rahardjo menyinggung adanya intervensi KPK dinilai Presiden tak menyangka bakal dibuka.
Baca SelengkapnyaIstana Bilang Pertemuan Jokowi dengan Agus Rahardjo untuk Intervensi Kasus Tak Ada di Agenda Resmi Presiden
1 Desember 2023
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada persamuhan Jokowi dengan eks Ketua KPK Agus Rahardjo pada 2017 dalam agenda resmi.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Sebut Presiden Intervensi KPK Agar Hentikan Penyidikan Setya Novanto
1 Desember 2023
Menurut Agus Rahardjo, KPK mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 lalu.
Baca Selengkapnya